Wiranto: Aparat Harus Kedepankan Netralitas di Pilkada 2017

tirto.id - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengimbau aparat gabungan TNI dan Polri untuk mengedepankan netralitas saat menjaga kelancaran pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada Rabu (19/4/2017).

"Ingat, kita bukan akan menghadapi musuh, tetapi menghadapi rakyat. Dulu saya juga pernah melaksanakan pemilu pertama yang bebas dari pengaruh militer dan kepolisian, ternyata bisa. Karena itu jaga netralitas kita sebagai penyelenggara pemilu," ujar Wiranto di Econvention Ancol, Jakarta, Selasa (18/4/2017), seperti diberitakan Antara.

Selain itu, ia mengimbau aparat untuk menindak tegas pihak-pihak yang dinilai sengaja mengganggu kelancaran proses Pilkada DKI Jakarta putaran kedua besok.

"Aparat juga harus tetap bersikap tegas jika menghadapi masyarakat yang melanggar hukum serta menimbulkan potensi gangguan terhadap pelaksanaan Pilkada," ujar Wiranto.

Walaupun harus tegas, lanjutnya, kehadiran aparat ini jangan sampai kemudian menciptakan suasana intimidatif di kalangan masyarakat, tuturnya.

"Perlu pendekatan yang bersifat persuasif dan edukatif," kata Menkopolhukam kemudian.

Ia juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelancaran Pilkada DKI.

"Aparat keamanan, penyelengara pemilu, dan pemerintah sebagai fasilitator akan melaksanakan kewajiban ini sebaik-baiknya. Saya ingatkan jangan sampai ada pihak manapun yang mencoba untuk mengganggu dan mencederai demokrasi yang sedang kita jalankan ini," tegasnya.

Pihak Polda Metro Jaya mengingatkan agar warga tidak mengerahkan massa skala besar karena pembagian tugas untuk pemungutan suara telah diatur undang-undang. Mobilisasi massa saat pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS) berpotensi menimbulkan keresahan pada Pilkada DKI putaran kedua.

"Pengerahan massa di TPS dengan skala besar nanti akan mengganggu keamanan dan ketertiban di situ," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta, Selasa(18/4/2017).

Argo berharap masyarakat memantau melalui media massa terkait perkembangan informasi dan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada DKI putaran kedua.

Serupa dengan pernyataan Wiranto, Argo mengatakan, Polri dan TNI siap mengamankan pilkada agar masyarakat tidak mendapatkan intimidasi, tekanan sehingga bisa memilih sesuai hati nurani.

Polisi perwira menengah itu menjelaskan pilkada merupakan pesta demokrasi masyarakat DKI Jakarta sehingga masyarakat berhak menentukan pilihan sendiri calon kepala daerahnya.

"Yang memilih pemimpin DKI kan kita sendiri bukan [warga] dari luar DKI," ucap Argo.

Ia menuturkan aparat keamanan akan mengembalikan warga luar DKI Jakarta yang datang ke Jakarta bertujuan melihat atau mengawasi pemungutan suara. Terkait pemetaan daerah rawan, Argo menambahkan pimpinan polres yang mengidentifikasi zona rawan di TPS.

Seperti diketahui, KPU DKI Jakarta akan menggelar Pilkada Putaran Dua yang diikuti pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada 19 April 2017.