Indeks Wiranto

Wiranto meminta masyarakat tetap tenang dan berjanji akan segera menyelesaikan persoalan senjata impor tersebut.

Menko Polhukam Wiranto menyatakan akan menggelar rapat koordinasi untuk menuntaskan polemik isu senjata pada Selasa besok.

Dua pejabat tinggi urusan keamanan dan pertahanan ke Istana Kepresidenan, Rabu sore ini. Diduga mereka membicarakan isu pengadaan senjata.

Gatot diminta klarifikasi pernyataannya soal adanya rencana pembelian 5.000 pucuk senjata di luar institusi TNI dan Polri.

Wiranto meluruskan bahwa tidak ada maksud dari Presiden Jokowi untuk mengubah isi dari film yang disutradarai almarhum Arifin C Noer itu.

Menko Polhukam Wiranto mengatakan Presiden Jokowi menghendaki ada produksi film G30S/PKI versi baru agar penyajiannya sesuai dengan selera masyarakat yang sudah berubah.

Gatot Nurmantyo tegaskan hanya presiden yang bisa ubah instruksinya gelar nobar film G30S/PKI

Wiranto membiarkan FPI berjihad ke Myanmar.

“Ah, kamu tuh mbok bicara yang pembangunan kita bagaimana? Teritorial kita yang dijarah itu bagaimana? Kamu bicara itu saja [kasus Munir],” kata Wiranto, Jumat (8/9/2017).

Wiranto meminta agar hukuman yang dijatuhkan kepada sindikat Saracen adalah hukuman berat.

Wiranto adalah alumni pascasarjana UNJ 2013

Menurut Wiranto pemerintah tak pernah punya maksud untuk membiarkan indikasi pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Setiap ada insiden, pemerintah selalu melakukan investigasi.

Dalam banyak kasus yang diduga pungli itu, Muhadjir mengaku telah mengecek langsung dan menemukan bahwa dugaan pungli itu adalah pungutan resmi.

Anggota IPT ’65, Reza Muharam mengatakan sejak Wiranto menjabat sebagai Menko Polhukam menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan, memang tidak ada peningkatan dalam penuntasan kasus Tragedi ’65 dan kejahatan HAM lainnya.

Indonesia, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Australia dan Selandia Baru bersepakat akan mengajak perusahaan-perusahaan penyedia layanan media sosial untuk memburu teroris dan mencegah perluasan pengaruh ideologi teror.

Menkopolhukam Wiranto menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi penetapan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.

Pemerintah membantah adanya anggapan bahwa penerbitan Perppu Ormas untuk mendiskreditkan organisasi masyarakat Islam.

Menkopolhukam mengatakan pemblokiran Telegram untuk lindungi masyarakat dari ancaman terorisme.

Menko Polhukam, Wiranto optimistis DPR RI akan menyetujui Perppu Ormas disahkan menjadi Undang-Undang. Alasan dia, pembentukan Perppu Ormas sudah sesuai dengan aspirasi publik.

Menkopolhukam Wiranto menyatakan ormas yang dibubarkan pemerintah masih punya kesempatan untuk membela diri.