Indeks Wiranto

Wiranto yakin jika pertemuan bekas napi terorisme dengan korban teror berjalan lancar, budaya saling menyadari kesalahan semakin tumbuh.

"Saya tidak akan kampanye, tidak akan membuat tim sukses," ujar Wiranto.

Wiranto diusung karena telah dianggap sebagai simbol Partai Hanura sejak awal berdiri pada 21 Desember 2006.

Deklarasi disampaikan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta, pada acara Syukuran Partai Hanura Lolos sebagai Peserta Pemilu 2019.

Wiranto menyatakan pemerintah dan aparat penegak hukum akan aktif memburu pembuat dan penyebar berita bohong atau hoaks di tahun politik.

Wiranto menyebutkan empat ancaman tersebut diantaranya politik identitas, kampanye hitam, pembunuhan karakter, dan politik uang.

Wiranto meyakini Rizieq Shihab batal pulang. 

Kubu Daryatmo menuding pihak Oesman Sapta Odang tidak serius mendorong rekonsiliasi untuk mendamaikan konflik internal di Partai Hanura.

Konflik di internal Hanura bisa memperburuk elektabilitas partai itu bila tak kunjung reda. Hasil survei LSI Denny JA pada Januari 2018 menyimpulkan elektabilitas Hanura hanya 0,7 persen.

Bila memang sejak awal Wiranto bisa menyelesaikan masalah, Menko Polhukam itu tak perlu menunda dan mengambil langkah penyelesaian konflik.

Wiranto memastikan Oesman Sapta Oedang (OSO) ditunjuk menjadi Ketua Umum Hanura usai pertemuan membahas konflik internal di partai itu pada hari ini.

Tim bentukan Partai Hanura memiliki waktu 1x24 jam untuk menemukan solusi mendamaikan kubu OSO dan kubu Daryatmo.

Wiranto mengklaim masalah yang terjadi di tubuh Partai Hanura sudah selesai.

Aksi tutup mulut diperagakan Wiranto ketika wartawan menanyakan maksud pertemuannya dengan Sudding.

Wiranto mengaku belum bertemu kedua belah pihak yang berkonfik karena masih sibuk membantu Presiden Jokowi.

Menurut Wiranto, konflik antarkader yang dialami Hanura harus segera diselesaikan dan dicari tahu penyebab atau sumber konflik tersebut.

Wiranto tidak akan menggelar Munaslub untuk menggantikan Oso.

Menko Polhukam Wiranto enggan menjadi Ketua Umum Partai Hanura karena tak ingin terganggu dengan urusan politik praktis.

Oso mendapatkan mosi tidak percaya dari sejumlah pengurus DPD dan DPC Partai Hanura dan ingin dilengserkan dari kursi ketua umum.

Sejumlah pihak mempertanyakan kepentingan di balik reuni 212. Mereka menilai sudah tidak diperlukan lagi.