tirto.id - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan pemerintah dan aparat penegak hukum akan semakin aktif melacak sumber peredaran kabar bohong (hoaks).
Upaya itu berlangsung pada menjelang dan selama berlangsungnya pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019. Menurut dia, pelacakan tersebut untuk menekan peredaran hoaks sekaligus menangkap para produsen dan penyebarnya.
Wiranto memastikan penegak hukum akan bersikap tegas dalam menindak setiap penyebar dan produsen hoaks, apapun latar belakangnya.
"Kita akan tangkap. Kita tidak peduli lagi terhadap masyarakat, unsur-unsur masyarakat, perorangan, yang nyata-nyata melanggar hukum, mengganggu ketertiban umum, mengacaukan program pemerintah bersama rakyat," kata Wiranto di Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada 2018, Jakarta, Selasa (20/2/2018).
Selain penyebaran berita bohong, isu lain yang menyita perhatian pemerintah pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 adalah politik identitas, kampanye hitam, pembunuhan karakter, dan politik uang.
Namun, Wiranto enggan menjelaskan teknologi yang akan digunakan oleh pemerintah dan aparat hukum untuk mendeteksi sumber hoaks. Ia hanya memastikan tindakan keras akan diberikan pada penyebar berita bohong selama tahun politik ini.
"Kita akan mendeteksi itu," kata Wiranto singkat.
Wiranto menilai persiapan pengamanan pilkada serentak sebenarnya sudah berlangsung baik. Namun, pengamanan akan percuma jika banyak pihak masih aktif menyebar berita bohong, atau mengedepankan politik identitas, kampanye hitam, pembunuhan karakter, serta politik uang.
"Koordinasi cukup baik, rencana cukup baik, tapi kembali lagi pengamanan untuk siapa sih? Kalau yang diamankan adalah diri sendiri kan cukup aman, tinggal aparat mengamankan dari aksi terorisme dan radikalisme. Tapi (bagaimana) black campaign (kampanye hitam), character assasination (pembunuhan karakter)?" Kata Wiranto.
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Addi M Idhom
