tirto.id - Ketua Dewan Pembina sekaligus pendiri Partai Hanura Wiranto mengatakan polemik yang kini terjadi di dalam internal partainya adalah soal kepemimpinan.
"Kami coba melakukan pendekatan ke kedua pihak untuk bersama-sama bertumpu kepada satu musyawarah yang mengedepankan hati nurani. Semua terjadi karena ada sebab dan akibat, kalau ini karena masalah 'leadership' (kepemimpinan)," kata Wiranto di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/1/2018).
Sebelumnya, 27 DPD dan 401 DPC Hanura telah mengadakan Munaslub yang menghasilkan keputusan pemberhentian Oesman Sapta Odang (Oso) sebagai ketua umum.
Dalam Munaslub itu, Partai Hanura secara aklamasi menunjuk Daryatmo sebagai ketua umum. Ke depannya, Daryatmo bersama enam orang anggota tim formatur juga diminta untuk segera menyusun struktur kepengurusan DPP Partai Hanura hasil Munaslub.
"Tapi, kalau itu tidak selesai tentunya melalui pendekatan-pendekatan hukum. Ini tentu akan merugikan Partai Hanura karena kami sedang menghadapi proses verifikasi faktual Pilkada, Pilpres, Pileg tapi ini urusan dalam partai. Apa yang harus saya lakukan, saya lakukan," tambah Wiranto.
Wiranto juga mengaku bahwa ada beberapa kader yang memintanya kembali menjabat sebagai ketua umum. "Teman-teman dari kelompok DPD dan DPC meminta saya kembali memimpin partai ini,” kata dia.
Namun, ia enggan mengambil tugas itu karena tugasnya sebagai Menkopolhukam cukup padat. “Sehingga orientasi saya membantu Presiden saat ini,” ungkapnya.
Meski demikian, sebagai Ketua Dewan Pembina dirinya memiliki tanggung jawab untuk menjaga marwah dan kerukunan partai. “Saya kira tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan kalau kita bisa berpikir dengan baik," ungkapnya.
Wiranto mengaku belum bertemu kedua belah pihak yang berkonfik karena masih sibuk membantu Presiden Jokowi.
"Saya tidak bisa bicara dengan anda tanpa bertemu kedua belah pihak. Saya baru rapat dengan Presiden, belum juga ketemu, mendengar itu juga dari berita ya. Saya perlu ketemu dulu baru bisa menjawab," jelas Wiranto.
Polemik yang terjadi di internal Partai Hanura itu terjadi karena Oesman Sapta Odang (OSO) memindahkan kewenangan penandatanganan surat keputusan soal pengangkatan kepengurusan tingkat DPC kota/kabupaten ke tingkat DPP dari sebelumnya di tingkat DPC.
Selain itu, OSO juga dinilai melanggar pakta integritas yang salah satu isinya adalah menjaga soliditas partai karena memecat petinggi DPD Hanura tanpa alasan jelas, termasuk Sekjen Hanura Syarifudin
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
