Indeks Uu Polri

Hakim MK menilai frasa "mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian" adalah persyaratan yang wajib anggota Polri menduduki jabatan sipil.

Mahkamah berpendapat dalil pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 11 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon menguji Pasal 25 Ayat 1 UU Polri tentang keabsahan wewenang polisi karena menilai frasa tersebut bisa menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

Dalam pengajuan ulang gugatan uji materiil terhadap UU Polri kali ini, Leon memasukkan daftar kerugian yang dialami dari UU Polri.

Konflik kepentingan disebut dapat menimpa siapa saja yang memiliki jabatan di pemerintahan, tak cuma dari kepolisian saja.

Pemohon menyoalkan frasa  persetujuan DPR, tanpa merinci syarat, kriteria, atau alasan pengangkatan yang dinilai merugikan konstitusional pemohon.

MK menilai para pemohon tidak memiliki kerugian terhadap produk perundangan tersebut.

Pemohon menilai kepemimpinan Kapolri yang terlalu lama bisa menghalangi perwira Polri lain untuk menduduki jabatan tersebut dan regenarsi korps Bhayangkara.

Kedua poin yang perlu diperhatikan adalah penempatan di korps Bhayangkara serta tidak semua jabatan di Polri harus diduduki jabatan S1.

Usulan syarat sarjana untuk masuk Polri diuji di MK. Pertanyaan muncul, apakah syarat ini cukup untuk reformasi dan meningkatkan profesionalisme polisi?

Polri diminta merekrut anggota dengan gelar paling rendah sarjana strata satu/S1.

MK menyatakan permohonan perkara nomor 93/PUU-XXIII/2025 sudah diputus di putusan MK nomor 84/PUU-XXIII/2025.

Wacana revisi UU Polri menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait pasal tentang penyadapan. Apa saja yang dipersoalkan?

Puan Maharani mengatakan foto maupun dokumen DIM revisi UU Polri yang beredar di publik saat ini bukan merupakan dokumen resmi.

Dedi menjelaskan sampai saat ini belum ada pengajuan pengunduran diri dari Ahmad Luthfi kepada Polri.

Setelah ada surpres, DPR bersama pemerintah akan melakukan pembahasan RUU TNI dan RUU Polri.

Kenapa RUU Polri kontroversial dan poin-poin apa yang menjadi perhatian publik? Simak penjelasannya berikut ini.

Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan, salah satu poin yang diubah memang mengenai batas umur pensiun anggota Polri dinilai bisa memotivasi anggota.

UU Polri seharusnya mengatur masalah kelembagaan saja, bukan masalah kewenangan kepolisian seperti penyadapan.

Direktur LBH Pers mendorong agar ada pengusutan lebih lanjut dalam kasus Umbaran yang nyamar jadi jurnalis belasan tahun.