Indeks Uu Polri

Setyo Budiyanto yang kini menjabat Ketua KPK telah berstatus sebagai purnawirawan polisi atau pensiun.

MK melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil tanpa mundur atau pensiun. Berikut sejumlah nama polisi aktif yang diketahui menduduki jabatan sipil.

Anam menegaskan, putusan MK itu wajib ditaati dan dijalankan, tetapi tetap harus dijalankan dengan rumusan yang lebih merinci.

Istana menegaskan putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat, sehingga harus dijalankan seluruh pihak.

Yusril mengatakan butuh transisi untuk polisi aktif yang terlanjur menduduki jabatan sipil usai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan mempelajari putusan MK terkait kewajiban polisi untuk mundur atau pensiun bila ditugaskan di jabatan sipil.

Nasir menilai putusan MK itu tak mempertimbangkan posisi anggota polisi yang telah dididik oleh negara.

Pertimbangan MK menyebutkan tidak adanya frasa "setingkat menteri" dalam penjelasan Pasal 11 Ayat (2) UU 2 Tahun 2002.

Hakim MK menilai frasa "mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian" adalah persyaratan yang wajib anggota Polri menduduki jabatan sipil.

Mahkamah berpendapat dalil pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 11 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon menguji Pasal 25 Ayat 1 UU Polri tentang keabsahan wewenang polisi karena menilai frasa tersebut bisa menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

Dalam pengajuan ulang gugatan uji materiil terhadap UU Polri kali ini, Leon memasukkan daftar kerugian yang dialami dari UU Polri.

Konflik kepentingan disebut dapat menimpa siapa saja yang memiliki jabatan di pemerintahan, tak cuma dari kepolisian saja.

Pemohon menyoalkan frasa  persetujuan DPR, tanpa merinci syarat, kriteria, atau alasan pengangkatan yang dinilai merugikan konstitusional pemohon.

MK menilai para pemohon tidak memiliki kerugian terhadap produk perundangan tersebut.

Pemohon menilai kepemimpinan Kapolri yang terlalu lama bisa menghalangi perwira Polri lain untuk menduduki jabatan tersebut dan regenarsi korps Bhayangkara.

Kedua poin yang perlu diperhatikan adalah penempatan di korps Bhayangkara serta tidak semua jabatan di Polri harus diduduki jabatan S1.

Usulan syarat sarjana untuk masuk Polri diuji di MK. Pertanyaan muncul, apakah syarat ini cukup untuk reformasi dan meningkatkan profesionalisme polisi?

Polri diminta merekrut anggota dengan gelar paling rendah sarjana strata satu/S1.

MK menyatakan permohonan perkara nomor 93/PUU-XXIII/2025 sudah diputus di putusan MK nomor 84/PUU-XXIII/2025.