Indeks Uu Polri

Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 30 draf RUU Polri yang dipublikasikan melalui laman Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI.

Habiburokhman menyoroti kemungkinan keterlibatan anggota maupun pimpinan Polri dalam organisasi kemasyarakatan tertentu yang memicu ketidaknetralan.

Akademisi meminta arah RUU Polri memperkuat polisi menghadapi kejahatan siber dan keberanian menegakkan hukum tanpa tunduk pada netizen di medsos.

Keputusan ini diambil setelah seluruh fraksi di DPR menyerahkan pandangan masing-masing dalam rapat paripurna.

Mahkamah melihat terdapat ketidaksesuaian antara alasan permohonan dengan petitum yang diajukan oleh pemohon sehingga permohonan tidak diterima.

Tri meminta MK menyatakan Pasal 11 UU Polri inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai mengatur secara tegas batas masa jabatan Kapolri.

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan laporan Komisi Reformasi Polri akan memuat pokok persoalan strategis untuk Presiden Prabowo.

Merujuk permohonan uji materiil UU ASN dan UU Polri yang ditolak, ketentuan mengenai jabatan yang dapat diduduki oleh polisi aktif masih sah secara hukum.

MK telah memanggil Pemohon secara sah dan patut untuk menghadiri sidang pemeriksaan pendahuluan, tapi Pemohon tak hadir.

Pada Februari 2026, Komite Percepatan Reformasi Polri akan memetakan arah kebijakan reformasi Polri.

RUU Polri dan RUU Perampasan Aset akan dibahas di waktu yang sama.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil.

Setyo Budiyanto yang kini menjabat Ketua KPK telah berstatus sebagai purnawirawan polisi atau pensiun.

MK melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil tanpa mundur atau pensiun. Berikut sejumlah nama polisi aktif yang diketahui menduduki jabatan sipil.

Anam menegaskan, putusan MK itu wajib ditaati dan dijalankan, tetapi tetap harus dijalankan dengan rumusan yang lebih merinci.

Istana menegaskan putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat, sehingga harus dijalankan seluruh pihak.

Yusril mengatakan butuh transisi untuk polisi aktif yang terlanjur menduduki jabatan sipil usai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan mempelajari putusan MK terkait kewajiban polisi untuk mundur atau pensiun bila ditugaskan di jabatan sipil.

Nasir menilai putusan MK itu tak mempertimbangkan posisi anggota polisi yang telah dididik oleh negara.

Pertimbangan MK menyebutkan tidak adanya frasa "setingkat menteri" dalam penjelasan Pasal 11 Ayat (2) UU 2 Tahun 2002.