Indeks Uu Polri

Salah satu perubahan penting terdapat pada Pasal 28A ayat 1 yang mengatur anggota Polri dapat mengisi jabatan di luar organisasi Polri.

Kapolri Listyo tegaskan penempatan Polri aktif di kementerian wajib lewat permintaan instansi, persetujuan KemenPAN RB, dan proses open bidding.

DPR RI resmi sahkan RUU Polri jadi UU dalam Rapat Paripurna 9 Juni 2026. Simak 8 pokok perubahan utama, dari usia pensiun hingga penguatan Kompolnas.

Listyo menilai Polri perlu terlibat dalam mendukung pelaksanaan program swasembada pangan yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo.

Habiburokhman mengklaim proses penyusunan dan pembahasan RUU Polri telah melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Meski sudah diingatkan risiko lonjakan penyakit kronis, salah satu anggota Komisi III DPR tetap kekeh menambah usia pensiun Polri.

Prasetyo menegaskan bahwa fokus utama pemerintah dalam revisi UU Polri adalah memperkuat fungsi institusi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Selain menjalankan mandat sebagai pelindung, Prasetyo menuturkan bahwa Polri diharapkan mampu meningkatkan ketertiban masyarakat.

Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 30 draf RUU Polri yang dipublikasikan melalui laman Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI.

Habiburokhman menyoroti kemungkinan keterlibatan anggota maupun pimpinan Polri dalam organisasi kemasyarakatan tertentu yang memicu ketidaknetralan.

Akademisi meminta arah RUU Polri memperkuat polisi menghadapi kejahatan siber dan keberanian menegakkan hukum tanpa tunduk pada netizen di medsos.

Keputusan ini diambil setelah seluruh fraksi di DPR menyerahkan pandangan masing-masing dalam rapat paripurna.

Mahkamah melihat terdapat ketidaksesuaian antara alasan permohonan dengan petitum yang diajukan oleh pemohon sehingga permohonan tidak diterima.

Tri meminta MK menyatakan Pasal 11 UU Polri inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai mengatur secara tegas batas masa jabatan Kapolri.

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan laporan Komisi Reformasi Polri akan memuat pokok persoalan strategis untuk Presiden Prabowo.

Merujuk permohonan uji materiil UU ASN dan UU Polri yang ditolak, ketentuan mengenai jabatan yang dapat diduduki oleh polisi aktif masih sah secara hukum.

MK telah memanggil Pemohon secara sah dan patut untuk menghadiri sidang pemeriksaan pendahuluan, tapi Pemohon tak hadir.

Pada Februari 2026, Komite Percepatan Reformasi Polri akan memetakan arah kebijakan reformasi Polri.

RUU Polri dan RUU Perampasan Aset akan dibahas di waktu yang sama.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil.