Indeks Uu

Ketua DPR RI, Puan Maharani, berharap Revisi Undang-Undang Hak Cipta dapat memberikan kepastian hukum terkait royalti lagu yang saat ini menjadi polemik.

Golkar dan PKB mempersilakan Jokowi yang ingin membentuk Partai Super Tbk, asal tak melanggar UU.

Kemendagri menyebut kepala daerah yang tak hadir dalam acara retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, tidak melanggar UU.

Baleg DPR RI menyetujui RUU Minerba disahkan untuk dibawa ke rapat paripurna untuk menjadi UU, Selasa (18/2/2025) besok.

TNI memastikan mematuhi aturan yang berlaku menyusul aturan baru yang tengah dibahas oleh DPR mengenai revisi pemilihan pejabat dari fit and proper test.

Komisi VI DPR RI dan pemerintah menyepakati RUU Nomor 18 tahun 2003 tentang BUMN dibawa ke rapat paripurna untuk menjadi undang-undang.

DPR akan merevisi UU Haji agar Indonesia dapat bekerja sama dengan negara-negara Asia Tengah dalam pembagian kuota haji.

Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe meminta Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang Perubahan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Berikut adalah poin-poin UU Kesehatan yang ditolak tenaga kesehatan. 

RUU Kesehatan Omnibus Law yang disahkan menuai polemik, apa saja isinya?

Apa isi UU Kesehatan yang baru disahkan dan link unduh PDF.

Syarat pernikahan di Indonesia dan jenis larangan yang diatur dalam peraturan negara yaitu Undang-Undang.

Isi pasal tentang tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 beserta penjelasannya.

Apa isi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu?

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menilai bola panas UU Ciptaker terdapat di DPR yang tidak mengambil inisiatif dalam perbaikan UU Cipta Kerja.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, terdapat PR yang penting untuk dilakukan pada 2023. Salah satunya terkait implementasi UU P2SK.

Pemerintah dan DPR menyepakati mengenai larangan bagi calon anggota Dewan Gubernur BI, OJK dan LPS sebagai pengurus atau anggota partai politik

Kemenkeu menerbitkan ketentuan-ketentuan turunan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) klaster PPN barang dan jasa, serta PPnBM.

Feri sebut MK tidak menyatakan pasal per pasal yang inkonstitusional, tapi seluruh UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Keberadaan pasal karet dinilai berbahaya karena ada ketidakjelasan dan ketidakadilan dalam penerapannya.