Indeks Tuntutan Buruh

Said Iqbal mengkritisi pernyataan Prabowo Subianto yang meminta kaum buruh tidak terus minta naik gaji kepada pemilik perusahaan.

Partai Buruh dan berbagai serikat pekerja akan menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara & Mahkamah Konstitusi dalam rangka Hari Buruh 2023.

Di depan Gedung DPR, demo buruh juga akan menuntut anggota DPR membentuk panitia kerja (panja) atau panitia khusus (pansus) kenaikan harga BBM.

Perwakilan buruh dari SPN dan KSPSI menyampaikan sejumlah tuntutan mereka ke Jokowi saat bertemu dengan KSP.

Buruh menyampaikan 16 poin tuntutan di peringatan Hari Perempuan Internasional 2022.

Puan mengatakan kenaikan upah bakal meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat yang terdampak COVID-19.

Ada dua tuntutan utama dalam aksi May Day tahun ini: batalkan UU Cipta Kerja dan pemberlakuan UMSK tahun 2021.

Ribuan massa buruh dan mahasiswa menggelar aksi lagi di Jakarta dan sejumlah kota lainnya pada Senin (28/10/2019). Tak ingin kerusuhan kembali terjadi, massa berharap polisi patuh pada prosedur penanganan massa aksi.

Serikat buruh dan pengusaha sama-sama mengusulkan formulasi penetapan upah, tapi skema yang ditawarkan berbeda.

Tuntutan kepada pemerintah untuk merevisi PP Pengupahan akan kembali disuarakan oleh sejumlah organisasi buruh dalam aksi May Day 2019.

Istana akan menyampaikan hasil pertemuan dengan perwakilan buruh ke Presiden Jokowi.

"Harusnya lapangan kerja bisa buat buruh lokal bukan untuk buruh asing, para TKA," ujar Fadli Zon.

Uang Rp15.000 tersebut digunakan untuk biaya operasional acara deklarasi dukungan untuk Prabowo maju Pilpres di Istora Senayan hari ini.

Yusril menjadi pengacara KSPI dalam gugatan uji materi Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Aksi demonstrasi buruh digelar di Tanjung Priok karena SBSI tak ingin ada kesan politisasi jika demonstrasi digelar di kawasan Istana Negara atau DPR RI.

Medan Merdeka Selatan merujuk pada Balai Kota, tempat pemimpin DKI Jakarta. Sementara, Medan Merdeka Utara adalah Istana Kepresidenan.

Penetapan UMP DKI 2018 dinilai keliru sebab tidak memasukkan komponen biaya hidup seperti transportasi dan sewa tempat tinggal.

Padahal dalam kontrak politik Anies-Sandi dengan persatuan buruh Jakarta, nomor 1 berjanji untuk menetapkan UMP di atas ketetapan PP 78/2015.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri juga memerintahkan agar perhitungan UMP 2018 dapat dilakukan berdasarkan data acuan yang telah disepakati.

Aksi demo buruh yang digelar di kantor Balai Kota, pada Rabu (18/10/2017) menuntut kepada Gubernur dan wakil Gubernur untuk secepatnya menetapkan UMP.