Menuju konten utama

Tuntutan Demo Buruh Selain Tolak Kenaikan Harga BBM

Di depan Gedung DPR, demo buruh juga akan menuntut anggota DPR membentuk panitia kerja (panja) atau panitia khusus (pansus) kenaikan harga BBM.

Tuntutan Demo Buruh Selain Tolak Kenaikan Harga BBM
Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di depan kampus Universtas Islam Negeri (UIN), Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (5/9/2022). Dalam aksinya mereka menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/aww.

tirto.id - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan akan melakukan aksi unjuk rasa bersama puluhan ribu buruh di seluruh provinsi di Indonesia pada Selasa (6/9/2022). Said Iqbal mengklaim akan ada sejumlah lapisan buruh dari berbagai sektor pekerjaan yang akan menggelar aksi unjuk rasa di kantor gubernur dan Gedung DPR RI untuk di Jakarta.

"Aksi ini diorganisir Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, miskin kota, dan organisasi perempuan di 34 provinsi. Aksi serentak akan dilakukan di kantor gubernur," kata Said Iqbal dalam rilis tertulisnya, Senin (5/9/2022).

Dalam unjuk rasa tersebut, Said meminta agar gubernur dan sejumlah pembuat kebijakan menulis surat rekomendasi kepada presiden dan pimpinan DPR RI untuk membatalkan kenaikan harga BBM.

Selain itu, demo buruh juga menolak adanya Omnibus Law UU Cipta Kerja dan menaikkan UMK dengan persentase 10 hingga 30 persen.

"Aksi akan dilakukan sejak pukul 10.00 WIB dengan tiga tuntutan yaitu tolak kenaikan harga BBM, tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja serta menaikkan UMK 2023 hingga 10-13 persen," jelasnya.

Khusus aksi unjuk rasa yang berlokasi di depan Gedung DPR, massa KSPI juga akan menuntut anggota DPR membentuk panitia kerja (panja) atau panitia khusus (pansus) kenaikan harga BBM.

"Aksi ini untuk menuntut pembentukan panja atau Pansus BBM agar harga BBM diturunkan. Pimpinan DPR dan Komisi terkait ESDM DPR RI harus berani membentuk Pansus atau Panja BBM," ungkapnya.

Walaupun pemerintah memberikan bantuan subsidi bantuan kepada sejumlah masyarakat rentan sebesar 150 ribu rupiah selama 4 bulan kepada buruh, menurut Said Iqbal ini hanya "gula-gula saja" agar buruh tidak protes. Tidak mungkin uang Rp150 ribu akan menutupi kenaikan harga akibat inflasi yang meroket.

"Terlebih kenaikan ini dilakukan di tengah negara lain menurunkan harga BBM. Seperti di Malaysia, dengan Ron yang lebih tinggi dari pertalite, harganya jauh lebih murah," jelasnya.

Baca juga artikel terkait DEMO TOLAK KENAIKAN HARGA BBM atau tulisan lainnya dari Irfan Amin

tirto.id - Politik
Reporter: Irfan Amin
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto