tirto.id - Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto hadir di agenda Hari Buruh Nasional di Istora Senayan yang digerakkan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Prabowo datang dengan mengenakan setelan baju berwarna coklat sekitar pukul 14.28 WIB.
Kedatangannya disambut meriah oleh anggota KSPI dengan tepuk tangan dan disusul nyanyian "Halo Halo Bandung". Prabowo tampak hadir didampingi kader Partai Gerindra Fadli Zon.
Sesaat setelah kedatangan rombongan partai berlambang burung Garuda itu Fadli Zon memberikan sambutan.
"Selamat Hari Buruh Nasional," ucap Fadli di hadapan sekitar 80 ribuan buruh yang berkumpul di Istora Senayan Jakarta pada Selasa (1/5/2018).
Fadli Zon menyampaikan dukungannya terhadap tuntutan para buruh, di antaranya adalah penghapusan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20/2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA).
"Harusnya lapangan kerja bisa buat buruh lokal bukan untuk buruh asing, para TKA," ujarnya.
Ia pun menyuarakan bahwa rakyat Indonesia telah salah memilih Joko Widodo sebagai presiden. "Kita sudah salah pilih pemimpin yang enggak-pro rakyat, malah pro-asing," ungkapnya disambut riuh para buruh pendukung Prabowo.
Aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Jokowi seharusnya menciptakan regulasi yang meningkatkan kesejahteraan para buruh. Namun, praktiknya regulasi terkait tenaga kerja, menurut Fadli, kontradiksi terhadap kesejahteraan buruh.
"Untuk mensejahterakan Indonesia, sejahterkan dulu buruh-buruhnya. Rakyat kan bukan rakyat asing, maka ayo koreksi aturan yang enggak pro-rakyat, enggak pro-buruh," terangnya.
Usai Wakil Ketua DPR ini menyampaikan gagasannya, pembawa acara menuntut massa menyuarakan yel-yel. Bunyinya mendukung Prabowo sebagai presiden 2019.
"2019: ganti presiden! Ganti presiden 2019! Siapa presidennya? Prabowo!" demikian seruan yel-yel yang diikuti massa.
Aksi yang berjalan di Istora Senayan ini berlawanan dengan pernyataan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat yang melarang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2018 dipakai sebagai ajang untuk sosialisasi politik atau kampanye partai maupun peserta Pemilu.
“Tidak boleh ada unsur kampanye dalam peringatan May Day,” kata Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Jawa Barat, Yusuf Kurnia melalui telepon seluler, Selasa (1/5/2018).
Yusuf berkata, peringatan Hari Buruh tidak boleh disusupi partai politik dan calon legislatif untuk menyampaikan kepentingan pribadinya, apalagi masuk ke barisan massa buruh dan menyampaikan orasi.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Dipna Videlia Putsanra
