tirto.id -
Aksi digelar di Tanjung Priok karena SBSI tak ingin ada kesan politisasi jika demonstrasi digelar di kawasan Istana Negara atau DPR RI.
"Kami estimasi ada 2 ribu buruh di Pintu 9 Tanjung Priok dengan tiga tema secara nasional tuntutan kami yaitu cabut PP [Peraturan Pemerintah] Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, cabut Perpres Nomor 20/2018, lalu copot Hanif Dhakiri [Menteri Tenaga Kerja]," ujar Ketua DPP SBSI Mochtar Pakpahan di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (27/4/2018).
PP 78/2015 telah lama dipermasalahkan oleh kelompok buruh. Masalah muncul karena formula upah berdasarkan beleid itu dihitung berdasarkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
PP 78/2015 mengabaikan survei harga kebutuhan pokok setiap tahun, padahal survei ini yang biasa dipakai buruh untuk menuntut kenaikan upah.
Pencabutan Perpres 20/2018 juga menjadi tuntutan karena buruh merasa dirugikan dengan keluarnya aturan soal Tenaga Kerja Asing (TKA) itu. Mochtar menyebut, kehadiran TKA minim membawa keuntungan bagi Indonesia. SBSI juga menganggap Perpres 20/2018 mempermudah masuknya TKA.
Ketiga, Mochtar menganggap Hanif harus dicopot dari jabatannya karena tak bisa menciptakan kondisi hubungan industrial yang baik. Menteri dari PKB itu dianggap kerap mengadu domba serikat buruh.
"Kalau [aksi] ke Istana kan agak politis, jadi kami yang teknis saja. Ini kan perdebatan juga, ngapain aksi ke DPR. DPR kan libur pada 1 Mei, Presiden juga libur," ujar Mochtar.
Editor: Maya Saputri
