tirto.id - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut tak ada perbedaan antara pemimpin di Medan Merdeka Selatan dengan Medan Merdeka Utara. Ia menganggap keduanya sama-sama pengecut dan kerap membohongi rakyat.
Medan Merdeka Selatan yang ia singgung merujuk pada Balai Kota, tempat pemimpin DKI Jakarta berkantor. Sementara, Medan Merdeka Utara, tak lain adalah Istana Kepresidenan.
"Poros Istana dan Balai Kota adalah pemimpin yang ingkar janji dan yang telah membohongi kita yang memilihnya," ujar Said saat berorasi di antara para buruh dalam aksi di depan Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (10/11/2017).
Pangkal kegusaran Said dan ratusan buruh siang ini bermula dari diumumkannya besaran Upah Minum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2018 oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 1 November lalu.
Berdasarkan survei kebutuhan hidup layak (KHL), kenaikan inflasi, serta pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Anies mengatakan bahwa kenaikan UMP 2018 mencapai Rp3.648.035 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.335.000. Angka tersebut hanya naik 9,4 persen atau sebesar Rp314.535, jauh dibawah tuntutan buruh.
Hal itu, ujar Said, setali tiga uang dengan Pemerintah Pusat yang mencabut berbagai subsidi dan membebani masyarakat.
"Kita melakukan perjuangan untuk memenangkan Anies-Sandi semata-mata hanya satu yang kita inginkan lahirnya pemimpin yang jujur. Pemimpin yang tidak berbohong. Pemimpin yang mau memenuhi janjinya. Dan pemimpin yang mau bersama rakyat," ujar Said lagi.
Hingga pukul 14.00 WIB ratusan buruh dari berbagai wilayah terus berdatangan ke Balai Kota. Mereka berencana menuntut Anies dan wakilnya Sandiaga Uno untuk merevisi besaran upah dengan angka yang sesuai oleh survei KHL yang lebih lengkap.
Jika mereka terus mengingkari janjinya, kata Said dari atas mobil komando, "kita cabut mandat mereka sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta."
Baca:
Penulis: Hendra Friana
Editor: Alexander Haryanto
