Indeks Tarif Listrik

Direktur Eksekutif CORE Mohammad Faisal mengatakan, ucapan Prabowo soal ingin menurunkan tarif listrik dalam 100 hari kepemimpinan berpotensi berkontradiksi dengan janjinya yang lain seperti menurunkan tarif pajak.

Menteri ESDM Ignasius Jonan menyebut masih banyak penduduk Indonesia yang belum menikmati sambungan listrik dan hal ini menjadi pekerjaan rumah [PR] bagi pemerintah ke depan.

Prabowo berjanji dalam usai 100 hari pertama jika terpilih dalam Pilpres 2019, akan menurunkan tarif dasar listrik dan harga sembako.

Apakah PLN menanggung beban saat kebijakan populis penurunan tarif listrik yang waktunya berdekatan dengan perhelatan Pilpres?

Menurut Indef, pemilik kebijakan perlu melakukan stabilisasi harga pangan untuk mengembalikan daya beli masyarakat miskin. 

INDEF menilai janji Prabowo Subianto menurunkan tarif listrik bakal sulit terwujud. Sebaliknya bila kebijakan itu ditempuh justru memberatkan APBN dan keuangan PLN.

PLN mengungkapkan alasan menurunkan tarif listrik bagi pelanggan 900 VA per 1 Maret 2019.

Pemerintah memutuskan tarif dasar listrik tidak naik pada triwulan I 2019. Bagaimana dengan keuangan PLN?

Menteri ESDM Ignasius Jonan menyatakan tarif listrik tidak akan mengalami perubahan hingga akhir 2019. 

Tarif yang ditetapkan masih sama dengan periode Oktober-Desember 2018, yang juga berlaku sejak 2017.

Kementerian ESDM menyebutkan 50 Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang ada, 34 diantaranya telah beroperasi, namun hanya ada 6 wilayah yang mendapat penentuan tarif listrik daerah.

"Setelah punya sambungan sendiri, bayar kurang lebih Rp25 ribu sampai Rp30 ribu,” ucap Presiden Joko Widodo.

Pertamina tengah dihadapkan persoalan kurs rupiah yang melemah terhadap dolar, dan kenaikan harga minyak dunia.

PLN optimistis tetap mampu mendapatkan keuntungan meski tarif listrik tidak naik sampai 2019.

Jika pelanggan PLN yang divonis melanggar tidak puas dengan keputusan petugas P2TL, mereka harus lapor ke Dirjen Ketenagalistrikan.

Kepmen baru ini merevisi waktu penerapan aturan harga batu bara acuan (HBA) untuk kepentingan dalam negeri.

Penetapan harga jual batu bara untuk keperluan penyediaan listrik nasional menjadi 70 dolar AS per ton, yang berlaku sejak awal 2018 hingga akhir 2019, bisa menyebabkan negara kehilangan pemasukan Rp6 triliun.

Jika pemerintah tidak segera merampungkan peraturan pemerintah tentang harga batu bara acuan, PLN akan merugi Rp21 triliun.

Ketentuan harga khusus batu bara ini dinilai penting untuk mencegah kenaikan tarif listrik.

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Herman Khaeron menilai kenaikan tarif listrik bisa dicegah apabila harga batu bara bisa ditekan melalui pemberian sejumlah insentif ke pengusaha tambang.