Indeks Subsidi

Jokowi mengatakan dana Bansos, BLT, dan subsidi tak mendidik. Padahal ini bukan perkara mendidik atau tidak, terutama bagi sebagian kelompok rentan seperti para difabel dan lansia.

Pernyataan Jokowi soal Bansos yang tak mendidik kontradiktif karena faktanya anggaran untuk itu meningkat tajam tahun depan.

Nilai keuntungan Pertamina mencapai Rp5 miliar, lebih rendah dibanding periode yang sama di tahun lalu yaitu senilai Rp26,8 miliar.

Pertamina mengklaim tidak akan mengurangi stok elpiji 3 kg bersubsidi meski telah meluncurkan tabung 3 kg nonsubsidi.

“Kami melihat secara keseluruhan kondisi keuangan dari dua perusahaan BUMN," ujar Sri Mulyani.

Sandiaga mengklaim keterlambatan pencairan dana PSO, yang dikeluhkan oleh Dirut PD Dharma Jaya, hanya disebabkan oleh persoalan administrasi.

Terhambatnya suplai daging ayam subsidi  bermula sejak Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menghentikan penyertaan modal daerah (PMD) ke beberapa BUMD, termasuk Dharma Jaya.

KCI mencatat dari tahun ke tahun rata-rata volume penumpang KRL terus meningkat.

Di negara kapitalis seperti Amerika Serikat, campur tangan negara dalam membantu korporasi besar bisa dalam bentuk bailout.

Hasil studi kelaikan PT KAI pada 2013 lalu saja menyimpulkan tarif normal Kereta Bandara Soetta mencapai Rp100 ribu. Artinya, pada tahun ini nilai tarif normal tanpa subsidi bisa jauh lebih mahal.

"Nanti akan kita kaji, permintaan Presiden harus ditindaklanjuti," kata Sandiaga. 

Pagu belanja Kementerian/Lembaga diusulkan naik Rp25,5 Triliun dalam postur sementara RAPBN 2018. Di sisi lain, pagu subsidi energi diusulkan menurun Rp8,8 Triliun.

Menkeu Sri Mulyani menegaskan pemerintah tidak berencana menaikkan harga BBM, elpiji dan tarif listrik pada 2018.

Fahri Hamzah menilai rencana pemerintah mengalihkan dana subsidi ke sektor produktif bisa mengancam neraca keuangan rumah tangga rakyat.

Kementerian Perhubungan (Kemenhubu) tahun ini mengalirkan dana subsidi kewajiban pelayanan publik (PSO) sebanyak Rp2,1 triliun untuk angkutan kereta api. Alokasi tersebut naik 15 persen dibandingkan dengan PSO 2016 yang hanya Rp1,8 triliun.

Komisi IV DPR RI akan meminta Kementerian Pertanian mencabut dana bantuan Subsidi benih padi untuk PT (Persero ) Sang Hyang Seri dan Pertani yang merupakan BUMN, karena penyerapan dana tersebut sangat lamban.