tirto.id - Direktur Keuangan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Didiek Hartantyo menyatakan PT Railink tidak mungkin terus menerus menetapkan tarif Rp70.000 untuk Kereta Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) tanpa dukungan subsidi pemerintah.
"Kan Presiden (Jokowi) membuka kemungkinan subsidi, sebetulnya bisa dari mana saja,” kata Didiek usai penandatanganan kontrak Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO) tahun 2018 dengan PT KAI (Persero) di Jakarta, Jumat (5/1/2018) seperti dikutip Antara.
Saat ini, menurut Didiek, pendapatan PT Railink dari Kereta Bandara masih negatif, untuk itu diperlukan penyesuaian tarif. Dia mengatakan sebelum Maret 2018, keputusan soal penyesuaian tarif Kereta Bandara Soetta akan sudah ditentukan.
"Tarifnya harus disesuaikan, nanti dari hitung-hitungan itu menjadi acuan," katanya.
Meskipun demikian, Didiek menambahkan, PT KAI selaku induk PT Railink akan mengikuti kebijakan pemerintah terkait tarif Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta.
"Kita ikut pemerintah saja, kita lagi mengkaji analisis kelaikannya," kata dia.
Berdasar keterangan Didiek, tarif Kereta Bandara Soetta bisa jauh melampaui angka Rp100 ribu apabila tidak ada subsidi pemerintah. Didiek menjelaskan, berdasarkan hasil studi kelaikan pada 2013, kajian tarif pada waktu itu ditetapkan Rp100.000.
Untuk itu, menurut dia, sudah dipastikan adanya eskalasi atau penambahan pembiayaan mengingat KA Bandara Soetta dioperasikan pada akhir 2017. Ia mencontohkan komponen biaya yang menyebabkan kenaikan tersebut, di antaranya biaya pembebasan tanah dan konstruksi.
"Kita studi kelaikan 2013, sekarang 2017 pasti ada eskalasi-eskalasinya," katanya.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengklaim akan mengevaluasi tarif KA Bandara agar tetap bisa dijangkau oleh masyarakat.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri mengatakan meskipun tarif sudah merupakan ranah bisnis PT Railink serta induk perusahaan ini, yakni PT KAI dan PT Angkasa Pura II, namun pihaknya akan mengevaluasi tarif agar sesuai dengan kemampuan masyarakat.
"Karena komersial bukan pemerintah yang menentukan tarif, murni bisnis untuk menciptakan sumber-sumber pendapatan untuk menutup biaya operasional tadi," katanya.
Zulfikri mengatakan berdasarkan studi kelaikan memang tarif KA Bandara dipatok Rp100.000, namun pemerintah sepakat memberikan tarif promo pada awal pengoperasian, yaitu Rp30.000 sehingga saat ini tarifnya Rp70.000.
"Nanti kita evaluasi, tapi yang jelas saya katakan itu memang pelayanan komersial dan itu ditentukan oleh operator sebenarnya. Kita hanya menentukan batas atas, batas bawah saja," katanya.
Dia menambahkan peluang KA Bandara akan mendapat subsidi, seperti kereta rel listrik (KRL), tetap terbuka. "Kita lihat, kita evaluasi lagi karena seperti KRL Jabodebek, akhirnya kita subsidi juga yang tadinya enggak mungkin," katanya.
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
