STOP PRESS! Diduga Terlibat Plagiasi, Rektor UNJ Diberhentikan Sementara

Fahri Hamzah Kritik Rencana Jokowi Cabut Subsidi

Fahri Hamzah Kritik Rencana Jokowi Cabut Subsidi
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato saat Sidang Paripurna pada pembukaan masa sidang I tahun 2017-2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017). ANTARA FOTO/M Agung Rajasa.
Reporter: M. Ahsan Ridhoi
16 Agustus, 2017 dibaca normal 1 menit
Fahri Hamzah menilai rencana pemerintah mengalihkan dana subsidi ke sektor produktif bisa mengancam neraca keuangan rumah tangga rakyat.
tirto.id - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritik rencana Presiden Joko Widodo mencabut sejumlah program subsidi pemerintah. Meskipun Jokowi berencana mengalihkan subsidi ke sektor produktif, Fahri menilai langkah itu bisa berdampak buruk terhadap keuangan rumah tangga rakyat.

"Yang kita khawatirkan itu, menurut pemerintah mengalihkan ke sektor produktif, tetapi itu (bisa) menghajar neraca rumah tangga rakyat. Itu yang harus kita waspadai," kata Fahri di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta pada Rabu (16/8/2017).

Menurut Fahri, neraca rumah tangga sangat sensitif, terutama sekali ketika pendapatan rakyat tidak naik dan harga-harga barang justru semakin mahal.

"Meskipun presiden tadi bilang akan menahan inflasi, nanti bisa-bisa kesejahteraan satu keluarga terhantam," kata Fahri.

Selain soal subsidi, Fahri juga mengkhawatirkan peningkatan nilai utang pemerintah yang bisa menjadi beban bagi generasi selanjutnya. Dia mengkritik komposisi belanja RAPBN 2018, yang sebesar Rp 2,204 triliun, sebab terlalu didominasi belanja infrastruktur.

"Tadi saya kira dengan presiden mau belanja lebih banyak di keluarga harapan, kemudian di kartu-kartu itu tadi yang banyak dibelanjakan. Tentu itu untuk menolong konsumsi di tingkat bawah. Ya kita lihat saja nanti elaborasinya dengan DPR," kata Fahri.

Hari ini, saat berpidato membacakan nota keuangan dan RAPBN 2018, Jokowi menyatakan pemerintah berencana mengalihkan subsidi seperti bantuan pangan Beras Sejahtera (Rastra) menjadi bantuan pangan non-tunai yang akan diperluas manfaatnya.

"Untuk menjaga inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat, Pemerintah juga tetap mengalokasikan subsidi BBM, listrik, pupuk, subsidi bunga untuk KUR dan perumahan, serta pelayanan publik," kata Jokowi.

Jokowi menambahkan pemerintah berupaya meningkatkan efektivitas dan penguatan program-program perlindungan sosial melalui perluasan cakupan sasaran penerima manfaat Program Keluarga Harapan menjadi 10 juta keluarga. Sedangkan cakupan penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan ditarget bisa mencapai 92,4 juta orang.

Baca juga artikel terkait PIDATO PRESIDEN atau tulisan menarik lainnya M. Ahsan Ridhoi
(tirto.id - san/add)

Keyword