Indeks Suap Pergantian Antarwaktu Dpr

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menggugat Pasal 21 Undang-Undang Tipikor tentang Perintangan Penyidikan ke Mahkamah Konsitusi (MK).

Sejumlah kader PDIP menghadiri sidang pembacaan putusan kasus perintangan penyidikan, dengan terdakwa Hasto Kristiyanto.

Hasto Kristiyanto, meminta pendukungnya tak terprovokasi dan taat hukum apa pun putusan hakim.

Kuasa hukum Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, meyakini kliennya bakal divonis bebas.

Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun, berharap Hasto Kristiyanto tak senasib dengan Tom Lembong perihal putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta kepada Majelis Hakim agar Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, tetap dihukum 7 tahun penjara.

Kuasa hukum Hasto mengatakan tuntutan tujuh tahun penjara yang diberikan oleh JPU terhadap kliennya, tidak sesuai dengan fakta persidangan.

KPK masih mempertanyakan alasan PDIP menunjuk Harun Masiku menggantikan Nazaruddin Kiemas, caleg dengan suara tertinggi di Dapil 1 Sumsel.

JPU menyebut Hasto Kristiyanto, sengaja menggunakan nomor luar negeri untuk menghindari pantauan penyidik KPK selama penanganan kasus buron Harun Masiku.

Jaksa KPK telah menyusun berkas tuntutan untuk terdakwa perintangan penyidikan, Hasto Kristiyanto.

Ahli Hukum Pidana mengatakan tidak masuk akal bila seseorang dinilai melakukan perintangan penyidikan ketika perkara masih dalam tahap penyelidikan.

Hasto Kristiyanto menyebut pendalaman BAP yang dilakukan oleh JPU pada KPK terhadap mantan Kader PDIP, Saeful Bahri, merupakan akrobat hukum.

Saeful Bahri, mengatakan uang suap PAW DPR RI 2019 yang diberikan kepada mantan Wahyu Setiawan, bersumber dari buron Harun Masiku.

JPU pada KPK menghadirkan penyelidik KPK, Arif Budi Raharjo, sebagai saksi dalam kasus yang menyeret Hasto Kristiyanto.

Firli Bahuri, membantah tuduhan bahwa dia membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap buron Harun Masiku pada 2020 lalu.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, membantah kontak bernama 'Sri Rezeki Hastomo' merupakan miliknya.

Penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti, mengungkapkan ada pimpinan KPK, era Firli Bahuri yang meminta pengembangan kasus Harun Masiku dihentikan.

Penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti, menyebut bahwa tim surveilans KPK sempat melihat mobil milik Hasto Kristiyanto, keluar dari PTIK.

Penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti, mengungkapkan tim hukum DPP PDIP memantau penggeledahan yang dilakukan penyidik komisi antirasuah di rumah Wahyu Setiawan.

Penyidik KPK menyebut Hasto Kristiyanto, terlibat secara tidak langsung pada penghalangan penangkapan buron Harun Masiku, di PTIK pada 2020 lalu.