Indeks Suap Djka

KPK periksa 2 pegawai Kemenhub usut dugaan aliran gratifikasi kepada eks pejabat DJKA Harno Trimadi di kasus korupsi jalur KA.

Setyo belum bisa berbicara banyak soal pemeriksaan Budi Karya karena menunggu laporan dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK di kasus korupsi DJKA.

KPK akan memeriksa eks Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian terkait kasus dugaan korupsi DJKA.

Risal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pada pengadaan jalur kereta api di DJKA Kemenhub.

Wana mendorong agar otoritas penegak hukum sudah sepatutnya memanggil Wahyu Purwanto untuk diperiksa lebih mendalam soal penerimaan dari Zulfikar.

Selain BKS, JPU juga menghadirkan Danto Restiawan (DR) selaku mantan Direktur Sarana Transportasi Jalan Ditjend Hubungan Darat.

Budi mengatakan, eks Menhub, Budi Karya Sumadi, dijadwalkan akan diperiksa di Kantor BPKP Jawa Tengah, Semarang, Senin (9/3/2026).

Untuk mendalami hal tersebut, KPK memeriksa PPK BTP Jatim 2021-2022, Reza Maulana Maghribi, sebagai saksi untuk Sudewo.

Kasi Jalur dan Bangunan Wilayah II DJKA Kemenhub hadir di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan.

KPK mengatakan pembangunan dan pemeliharaan rel kereta api yang tidak tepat akan sangat membahayakan keselamatan para penumpang.

Kedua tersangka ditahan untuk 20 hari ke depan sejak ditetapkan hari ini.

KPK mencecar Bupati Pati, Sudewo, terkait dengan pengaturan lelang dan dugaan adanya fee pada proyek jalur kereta api di wilayah Jawa Timur.

Bupati Pati, Sudewo, membantah mengembalikan uang korupsi pada pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA ke KPK.

KPK memeriksa Direktur Utama PT Yes Mulia Pratama, Yesti Mariana Hutagalung, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan DJKA.

Klaim Sudewo berbanding terbalik dengan informasi yang beredar bahwa dia pernah mengembalikan uang sekitar Rp3 miliar kepada KPK.

Dia mengatakan pertemuannya dengan penggagas aksi unjuk rasa yang meminta dirinya mundur, Ahmad Husein, hanya dialog untuk membahas soal membangun Pati.

KPK yakin Sudewo akan memenuhi panggilan pemeriksaan karena jadwal pemeriksaan kali ini merupakan hasil penjadwalan ulang atas permintaan Sudewo.

Bupati Pati, Sudewo, akan memenuhi panggilan KPK pada 27 Agustus 2025 terkait kasus dugaan korupsi DJKA. Simak penjelasan kasus dan desakan warga Pati.

KPK belum mengonfirmasi materi yang digali dalam pemeriksaan Sudewo maupun kehadirannya dalam agenda pemeriksaan yang digelar hari ini.

Yofi dituntut membayar uang pengganti total Rp55,4 miliar dan dikurangi dari hasil sitaan mencapai Rp34,06 miliar sehingga kurang Rp21,3 miliar.