Indeks Suap

Di hadapan majelis hakim, Arif mengakui bahwa dana yang diterima para hakim anggota dalam perkara tersebut disebut sebagai uang untuk “mempelajari berkas”.

JPU memiliki waktu 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaan Menas, yang akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta.

Jaksa menilai Djunaidi, Direktur PT PML, terbukti melakukan suap demi mengamankan kepentingan bisnis pemanfaatan hutan produksi.

Djunaidi mengajukan permohonan vonis ringan dengan alasan usia lanjut dan masih ingin mengabdi kepada perusahaan.

KPK juga mendalami soal apakah terhadap praktik yang sama atau modus serupa yang terjadi di dalam pengelolaan hutan wilayah lainnya.

Menas tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, sekira pukul 20.41 WIB. Dia digiring oleh beberapa penyidik KPK dengan mengenakan sendal jepit.

Kasus ini juga menyeret JP yang merupakan direktur perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertambangan.

KPK tidak menutup kemungkinan meminta keterangan Nikita Mirzani untuk mendalami laporan dugaan korupsi kepada penegak hukum yang disampaikan ke KPK.

Mbak Ita dan suaminya, Alwin, akan menjalani sidang tuntutan dalam kasus korupsi di Tipikor Semarang, Rabu (30/7/2025).

Dalam sidang agenda pemeriksaan terdakwa, Mbak Ita mengaku tak mengenal Zulkifli.

Mantan Lurah Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Herman, divonis dengan hukuman 1 tahun 4 bulan penjara dalam kasus suap pengurusan administrasi jual beli lahan.

Penasihat hukum Mbak Ita menghadirkan Joko Hartono sebagai saksi yang menguntungkan bagi kliennya.

Iswar menjelaskan penggeseran anggaran dibahas dalam rapat pada Juni 2023.

Kejagung menyita uang senilai Rp6,9 miliar dari tersangka M. Arif Nuryanta terkait dengan kasus suap hakim atas vonis tiga korporasi.

Terdakwa Rachmat tak kuasa menahan sedih ketika menjelaskan kondisi hidupnya saat ini.

Ade Bhakti mengetahui fee tersebut bakal diteruskan Martono kepada Alwin Basri dan Mbak Ita.

Ade Bhakti mengaku pernah dicurhati Martono soal penagihan commitment fee dari Alwin Basri.

Eks Direktur PPTKA Kemnaker, Wisnu Pramono, irit bicara usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Eks Dirjen Binapenta & PKK Kemnaker, Suhartono, mengatakan ada keterlibatan pihak imigrasi dalam kasus dugaan korupsi pada pengurusan RPTKA di Kemnaker.

Mbak Ita klaim permintaan bantuan tersebut tidak ada kaitannya dengan proyek penunjukan langsung di tingkat kecamatan.