Indeks Suap

KPK Perpanjang Masa Penahanan 4 Tersangka Kasus Suap Unila
Hukum
Senin, 12 Sept 2022

KPK Perpanjang Masa Penahanan 4 Tersangka Kasus Suap Unila

KPK memperpanjang masa penahanan para tersangka selama 40 hari terhitung sejak 9 September sampai 18 Oktober 2022.
Menimbang Penghapusan Jalur Mandiri PTN Usai Kasus Rektor Unila
Pendidikan
Minggu, 28 Agt 2022

Menimbang Penghapusan Jalur Mandiri PTN Usai Kasus Rektor Unila

Jalur seleksi mandiri PTN dinilai berpotensi jadi ladang korupsi elite kampus melakukan praktik jual beli kursi kepada mahasiswa baru.
Rektor Unila Pasang Tarif Rp100-350 Juta Per Calon Mahasiswa Baru
Hukum
Minggu, 21 Agt 2022

Rektor Unila Pasang Tarif Rp100-350 Juta Per Calon Mahasiswa Baru

Nurul Ghufron menyebut besaran nominal uang suap yang diserahkan kepada Karomani bervariasi mulai dari Rp100-350 juta.
Rektor Unila jadi Tersangka Kasus Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
Hukum
Minggu, 21 Agt 2022

Rektor Unila jadi Tersangka Kasus Suap Penerimaan Mahasiswa Baru

Selain Karomani, KPK juga menetapkan Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryandi dan Ketua Senat Unila Muhammad Basri sebagai tersangka.
KPK Dalami Dugaan Pengaturan Proyek Oleh Bupati Mamberamo Tengah
Hukum
Kamis, 4 Agt 2022

KPK Dalami Dugaan Pengaturan Proyek Oleh Bupati Mamberamo Tengah

KPK menggali keterangan Wakil Bupati Mamberamo Tengah, Yonas Kenelak terkait dugaan pengaturan proyek oleh Ricky Ham Pagawak.
Kasus Mardani Maming: Ditahan KPK & Pemberi Suap Telah Meninggal
Hukum
Jumat, 29 Juli 2022

Kasus Mardani Maming: Ditahan KPK & Pemberi Suap Telah Meninggal

Mardani Maming ditahan KPK 20 hari ke depan mulai 28 Juli hingga 16 Agustus 2022. KPK juga sebut terduga pemberi suap telah meninggal.
KPK Telusuri Kepemilikan Aset Richard Louhenapessy Terkait TPPU
Hukum
Jumat, 8 Juli 2022

KPK Telusuri Kepemilikan Aset Richard Louhenapessy Terkait TPPU

KPK periksa sejumlah saksi menelusuri kepemilikan berbagai aset dari tersangka Wali Kota Ambon nonaktif Richard Louhenapessy.
Sampoong Roboh: Bencana Terbesar di Masa Damai dalam Sejarah Korsel
Humaniora
Rabu, 29 Jun 2022

Sampoong Roboh: Bencana Terbesar di Masa Damai dalam Sejarah Korsel

Pusat perbelanjaan Sampoong dibangun dan dikelola oleh pengusaha culas yang melibatkan pejabat korup.
Selain Tangkap Eks Wali Kota Jogja, KPK OTT Pejabat di DKI
Hukum
Kamis, 2 Jun 2022

Selain Tangkap Eks Wali Kota Jogja, KPK OTT Pejabat di DKI

Operasi senyap dilakukan berkaitan dengan kasus dugaan suap. Namun, KPK belum bisa membeberkan secara gamblang perkara dimaksud.
Mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti Ditangkap KPK
Hukum
Kamis, 2 Jun 2022

Mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti Ditangkap KPK

Salah satu pihak yang turut ditangkap KPK adalah Wali Kota Yogyakarta periode 2017-2022, Haryadi Suyuti.
KPK Konfirmasi Dua Ajudan Soal Pertemuan Ade Yasin dan Kontraktor
Hukum
Sabtu, 28 Mei 2022

KPK Konfirmasi Dua Ajudan Soal Pertemuan Ade Yasin dan Kontraktor

Penyidik mengonfirmasi keduanya mengenai dugaan aliran penerimaan sejumlah uang dari beberapa pihak swasta untuk tersangka Ade Yasin.
KPK Dalami Komunikasi Andi Arief dengan Bupati Penajam Paser Utara
Hukum
Selasa, 12 Apr 2022

KPK Dalami Komunikasi Andi Arief dengan Bupati Penajam Paser Utara

KPK dalami dugaan komunikasi antara Andi Arief dengan Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur.
Menyoal Logika Hakim yang Sunat Vonis Edhy Prabowo jadi 5 Tahun
Hukum
Jumat, 11 Mar 2022

Menyoal Logika Hakim yang Sunat Vonis Edhy Prabowo jadi 5 Tahun

Pemotongan hukuman Edhy Prabowo oleh MA dikhawatirkan menjadi penyemangat bagi pejabat yang ingin melakukan praktik korupsi.
Himne KPK: Gimik Firli yang Tak Berdampak ke Pemberantasan Korupsi
Hukum
Jumat, 18 Feb 2022

Himne KPK: Gimik Firli yang Tak Berdampak ke Pemberantasan Korupsi

Zaenur nilai KPK berhak memiliki himne dan mars. Persoalan bermula, ketika istri Firli Bahuri terlibat dan karyanya menjadi identitas bagi KPK.
Korupsi Dana PEN & Celah Menggarong Dana Alokasi Pusat ke Daerah
Hukum
Senin, 7 Feb 2022

Korupsi Dana PEN & Celah Menggarong Dana Alokasi Pusat ke Daerah

Peneliti Pukat Zaenur minta pemerintah memberlakukan kriteria yang jelas dan objektif dalam setiap proses pencairan dana dari pusat untuk daerah.
ICW soal Pernyataan Jaksa Agung: Bisa Jadi Pemicu Korupsi Meningkat
Hukum
Jumat, 28 Jan 2022

ICW soal Pernyataan Jaksa Agung: Bisa Jadi Pemicu Korupsi Meningkat

ICW menilai pernyataan Jaksa Agung akan menambah semangat koruptor melancarkan praktik korupsi karena tidak akan diproses hukum.
Masalah di Balik Maraknya Kepala Daerah Terjerat Kasus Korupsi
Hukum
Jumat, 21 Jan 2022

Masalah di Balik Maraknya Kepala Daerah Terjerat Kasus Korupsi

KPK mencatat ada lima modus korupsi yang biasa dipakai para kepala daerah dalam menggarong duit negara.
'Sumbangan Masjid' Kode Suap Ganti Rugi Lahan ke Wali Kota Bekasi
Hukum
Kamis, 6 Jan 2022

'Sumbangan Masjid' Kode Suap Ganti Rugi Lahan ke Wali Kota Bekasi

Rahmat Effendi terjerat transaksi suap berkaitan dengan proyek ganti rugi tanah, upeti lelang jabatan hingga proyek tenaga kerja kontrak di Pemkot Bekasi.
Rumah Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Sepi Usai Kabar OTT KPK
Hukum
Rabu, 5 Jan 2022

Rumah Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Sepi Usai Kabar OTT KPK

Usai kabar OTT KPK pada Rabu (5/1/2022) siang, rumah Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terpantau sepi.
Saksi: Uang dari Rumah Dinas Azis Syamsuddin untuk Hilangkan Nama
Hukum
Senin, 13 Des 2021

Saksi: Uang dari Rumah Dinas Azis Syamsuddin untuk Hilangkan Nama

Saksi sebut pemberian yang diduga uang dari rumah dinas Azis Syamsuddin agar menghilangkan penyebutan nama di persidangan.