Saksi: Ketua Gapensi Sambat Ditodong Suami Mbak Ita Rp2 Miliar

tirto.id - Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Semarang, Martono, disebut pernah sambat saat dimintai uang Rp2 miliar oleh Alwin Basri, suami mantan Wali Kota Semarang Hevearita G. Rahayu (Mbak Ita).

Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Ade Bhakti Ariawan, saat menjadi saksi sidang kasus korupsi yang menyeret Mbak Ita dan Alwin, di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (4/6/2025).

Ade Bhakti mengaku mengenal Martono, terdakwa penyuap Mbak Ita dan Alwin. Hubungan keduanya cukup dekat karena sama-sama tergabung dalam ormas Pemuda Pancasila (PP).

Dalam suatu kesempatan, Ade Bhakti mengaku pernah dicurhati Martono mengenai adanya penagihan commitment fee dari Alwin Basri atas pengondisian proyek penunjukan langsung di 16 kecamatan Kota Semarang.

“Beliau, Pak Martono, sempat bercerita memberi Rp2 miliar kepada Pak Alwin," ujar Ade Bhakti yang merupakan mantan Camat Gajahmungkur.

Atas keluhan itu, Ade Bhakti menanggapi dengan pertanyaan: 'Apa cucuk, Pak Ketua?' Makdusnya apakah permintaan uang itu sebanding dengan keuntungan yang didapat dari pengerjaan proyek.

"Ya, ora cucuk (ya tidak cucuk)," kata Ade Bhakti menirukan jawaban Martono.

Ade Bhakti pun mengetahui Martono telah menyerahkan Rp2 miliar ke Alwin Basri sebagai timbal balik karena membantu anggota dan pengurus Gapensi Kota Semarang mendapat pekerjaan.

Dia menjelaskan, pengondisian proyek penunjukan langsung di Kota Semarang bermula dari permintaan Alwin Basri pada Desember 2022.

Saat itu Alwin meminta jatah proyek di 16 kecamatan dengan nilai proyek Rp20 miliar. Namun, para camat di Kota Semarang keberatan, sehingga disepakati turun menjadi Rp16 miliar.

Anggaran Rp16 miliar tersebut selanjutnya dibagi untuk 16 kecamatan dan 177 keluarahan di Kota Semarang. Setiap kelurahan dan kecamatan mendapat alokasi Rp82,9 juta.

Semua pekerjaan dikerjakan oleh anggota Gapensi Kota Semarang dengan syarat menyerahkan commitment fee 13 persen dari nilai proyek.