Indeks Suap

Selain pelimpahan perkara, JPU KPK juga melakukan pemindahan tempat penahanan para tersangka.

KPK masih terus mendalami kemungkinan modus lain yang dilakukan tersangka dalam menampung uang suap hasil korupsi.

Dicky divonis dalam kasus kerja sama pemanfaatan kawasan hutan di Lampung yang merugikan keuangan negara sekitar Rp2,5 miliar.

Semuel juga dijatuhkan pidana denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti (subsider) dengan pidana 140 hari penjara.

Hakim menyatakan jaksa gagal membuktikan pengetahuan Junaedi terkait upaya suap untuk pengurusan vonis lepas tersebut.

KPK belum menjelaskan lebih detail ihwal OTT yang menyeret Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq.

Dia meminta kepada masyarakat untuk menyampaikan kepada KPK jika mengetahui ada pihak yang melakukan modus sama dengan PT Blueray Cargo.

Hal ini disampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, saat konferensi pers penahanan tersangka baru kasus dugaan korupsi di DJBC.

Momen itu terjadi usai Bayu bebas dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 4 Februari 2026.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Bayu langsung ditangkap saat berada di Kantor Pusat DJBC, Jakarta.

Budiman Bayu sebelumnya tak memenuhi panggilan KPK karena alasan sakit pada pekan lalu.

Marcella juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp21,6 miliar paling lambat satu bulan setelah putusan pengadilan.

Sejumlah uang tunai tersebut, ditemukan dalam bentuk rupiah, dolar Amerika, dolar Singapura, dolar Hongkong, dan ringgit.

Awaluddin Muuri menerima suap yang hasilnya digunakan untuk membiayai pencalonan bupati.

Budi masih belum menyampaikan status hukum Wali Kota Madiun, Maidi, usai terjaring OTT terkait dana CSR di Madiun, Senin (19/1/2026).

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono menyebut tidak ada aliran uang, baik kepadanya maupun ke PDIP, terkait perkara ini.

Dalam sidang suap vonis lepas ekspor CPO, Maya Kurniawati mengungkap Jeep Rubicon dibeli Ary Bakri atas namanya dan menjadi bagian perkara TPPU.

Sugiri Heru, Ketua KONI Ponorogo, meminjamkan Rp26 miliar untuk kampanye Sancoko. Dia menerima sejumlah uang dari para tersangka terkait pelunasan utang.

Sugiri Sancoko disebut baru mengembalikan sebagian utangnya.

DJP menilai kasus suap konsultan pajak kepada KPP Madya Jakarta Utara sebagai pelanggaran serius terhadap integritas institusi.