Indeks Setya Novanto

PDIP menilai Setya Novanto menyebut nama Puan dan Pramono dalam lingkaran kasus e-KTP karena dalam kondisi tertekan.

KPK akan menganalisis fakta-fakta persidangan Setya Novanto dan putusan hakim untuk mengusut dugaan aliran dana ke Puan Maharani dan Pramono Anung.

"Apa yang disampaikan beliau itu tidak benar, tidak ada dasarnya," kata Puan Maharani saat membantah tuduhan Setya Novanto.

"Adalah aneh dan sulit dipercaya pernyataan itu keluar dari sebuah partai politik yang tengah berkuasa sekarang ini," kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan.

Melchias Marcus Mekeng menuding Setya Novanto memberikan keterangan tidak benar mengenai aliran dana korupsi e-KTP.

Airlangga Hartarto enggan berkomentar soal dugaan aliran dana korupsi proyek e-KTP mengalir ke Rapimnas Golkar 2016 lalu.

Ketua Majelis Hakim perkara korupsi e-KTP menilai sejumlah keterangan Setya Novanto tak sesuai dengan pengakuan para saksi. Karena itu, hakim mempertanyakan keseriusan mantan Ketua DPR itu menjadi Justice Collaborator.

"Saya enggak mau tanggapi. Biar pengadilan aja yang menjelaskan" ucap Gamawan.

"Sebagai pribadi saya siap dikonfrontir dengan siapa saja, di mana saja, kapan saja, 'monggo monggo' saja, termasuk di persidangan, karena ini sudah menyangkut integritas," kata Pramono Anung saat membantah tuduhan Setya Novanto.

Setya Novanto menyebut Menko PMK Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga menerima aliran dana dari korupsi KTP-elektronik. Politikus PDIP ramai-ramai membantahnya.

Pengembalian uang Rp5 miliar dari Setya Novanto ke KPK diduga dialirkan Irvanto ke Rapimnas Partai Golkar pada 2012.

"Atas apa yang disebutkan oleh Setya Novanto, kami pastikan tidak benar, dan kami siap diaudit terkait hal tersebut"

"Ada juga ke Pramono Anung dan Puan Maharani $500 ribu," kata Setya Novanto.

Setya Novanto mengaku menerima jam tangan mewah Richard Mille 011 dari Andi Narogong.

"Gamawan diperiksa sebagai saksi IHP dan MOM"

Majelis hakim akan mendengarkan keterangan terdakwa Setya Novanto dalam sidang korupsi e-KTP hari ini.

Politikus Golkar Freddy Latumahina menilai Setya Novanto selama ini memiliki kapasitas sebagai tukang lobi yang piawai.

Dalam persidangan hari ini, Senin (19/3/2018), penasihat hukum Setya Novanto, Maqdir Ismail menanyakan kepada Jhonson tentang pelanggaran etika anggota DPR.

Sidang kasus korupsi e-KTP hari ini menghadirkan saksi dari Kepala Badan Keahlian terkait proses penganggaran di DPR.

Dalam dakwaan korupsi e-KTP Setya Novanto, Andi Agustinus bersama Irman membuat kesepakatan dengan Ketua Komisi II DPR RI saat itu, Burhanuddin Napitupulu, untuk pelaksanaan proyek e-KTP.