Indeks Sengketa Lahan

Warga pulau Pari menuntut Pemprov DKI mencabut Sertifikat Hak Milik 9SHM) yang dinilai tidak sesuai prosedur dan maladministrasi.

Pemprov DKI juga berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait beberapa aset yang diduga diselewengkan oleh oknum tertentu.

BPN DKI Jakarta diminta melakukan evaluasi soal proses penerbitan 62 SHM dan 14 SHGB di Pulau Pari.

Dua poin yang ditemukan Ombudsman yaitu penyalahgunaan wewenang dan pengabaian kewajiban hukum.

Sandi tiba pukul 10.30 WIB di Kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan dan tidak berkomentar apapun

Ada sejumlah keganjilan selama Ombudsman menginvestigasi dugaan maladministrasi dalam penerbitan SHM dan SHGB di Pulau Pari. Salah satunya, warga diintimidasi pengembang.

Doa bersama diharapkan agar LAHP Ombudsman dapat menunjukkan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan maladministrasi penerbitan sertifikat tanah di Pulau Pari.

LAHP tentang sertifikat tanah di Pulau Pari akan dirilis pada Senin 9 April 2018.

Warga menuntut Anies dan Sandiaga untuk menyelesaikan sengketa lahan di Pulau Pari yang mengancam tempat tinggal mereka. 

Kejadian penggusuran disebabkan adanya usaha pembebasan lahan yang akan digunakan oleh Pemda dan perusahaan.

Warga tidak terima dengan putusan pengadilan mengabulkan permohonan seseorang yang mengaku sebagai ahli waris tanah yang ditinggali sekitar 1.400 orang.

Laporan sektor pertanahan yang masuk ke Ombudsman pada tahun 2017 didominasi sengketa lahan.

"Saya sudah perintahkan kepada Pak Menteri, tahun ini tujuh juta [sertifikat] kalau enggak bisa ganti, saya copot," kata Presiden Jokowi.

Dua warga Desa Tangar, Kecamatan Mantaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, menjadi korban peluru karet aparat kepolisian, Senin (18/12) lalu.

"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar Hakim MK Anwar Usman.

Wina Sabenah, satu dari ratusan warga Pulau Pari yang berjuang mempertahankan tanahnya.

Berdasarkan data yang dimiliki Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) menyebutkan 71% tanah di seluruh daratan di Indonesia telah dikuasai korporasi kehutanan.

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) meminta pihak berwajib untuk menunda eksekusi putusan terhadap Tanah Adat Masyarakat Sunda Wiwitan hari ini.

Presiden Jokowi mendorong Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar terus bekerja keras menyelesaikan target 9 juta lahan tersertifikasi pada tahun 2019.

Presiden RI Joko Widodo berharap kasus sengketa lahan, baik antara masyarakat dan pemerintah, masyarakat dengan swasta, maupun masyarakat dengan masyarakat, jumlahnya berkurang.