Indeks Sengketa Lahan

Kejadian penggusuran disebabkan adanya usaha pembebasan lahan yang akan digunakan oleh Pemda dan perusahaan.

Warga tidak terima dengan putusan pengadilan mengabulkan permohonan seseorang yang mengaku sebagai ahli waris tanah yang ditinggali sekitar 1.400 orang.

Laporan sektor pertanahan yang masuk ke Ombudsman pada tahun 2017 didominasi sengketa lahan.

"Saya sudah perintahkan kepada Pak Menteri, tahun ini tujuh juta [sertifikat] kalau enggak bisa ganti, saya copot," kata Presiden Jokowi.

Dua warga Desa Tangar, Kecamatan Mantaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, menjadi korban peluru karet aparat kepolisian, Senin (18/12) lalu.

"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar Hakim MK Anwar Usman.

Wina Sabenah, satu dari ratusan warga Pulau Pari yang berjuang mempertahankan tanahnya.

Berdasarkan data yang dimiliki Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) menyebutkan 71% tanah di seluruh daratan di Indonesia telah dikuasai korporasi kehutanan.

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) meminta pihak berwajib untuk menunda eksekusi putusan terhadap Tanah Adat Masyarakat Sunda Wiwitan hari ini.

Presiden Jokowi mendorong Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar terus bekerja keras menyelesaikan target 9 juta lahan tersertifikasi pada tahun 2019.

Presiden RI Joko Widodo berharap kasus sengketa lahan, baik antara masyarakat dan pemerintah, masyarakat dengan swasta, maupun masyarakat dengan masyarakat, jumlahnya berkurang.

Masyarakat tanah ulayat Papua terlibat perseteruan dengan dua perusahaan tambang. Menurut penduduk sekitar, penggunaan tanah adat sebagai area pertambangan diyakini tanpa permisi.

Negara kepulauan ini menghadapi darurat konflik agraria. Ratusan warga sipil ditangkap dan diancam pidana karena membela lahan dan sumber penghidupannya.

Warga memblokade jalan saat eksekusi sengketa lahan di Kelurahan Serangan, Denpasar, Bali,

Peralihan fungsi lahan di Provinsi Yogyakarta telah menyentuh angka yang besar. Tiap tahunnya, lahan seluas 200 hektar beralih fungsi dari pertanian ke industri atau perumahan karena belum ada rencana peraturan tata ruang.

Pemprov DKI Jakarta ingin mengambil alih sementara lahan-lahan yang sedang dalam sengketa. Lahan itu akan digunakan sebagai fasilitas publik, hingga muncul ketetapan hukum.