tirto.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana akan serius lakukan sensus aset pada tahun ini guna mencegah sengketa lahan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menilai bahwa selama ini banyak aset Pemprov DKI Jakarta yang tidak terdata dan berpotensi menjadi masalah hukum di kemudian hari.
"Tahun ini juga rencananya kita mau sensus aset. Karena ini aset negara, aset milik rakyat, jangan sampai kelepasan, jangan sampai hilang lagi. Banyak aset yang selama ini tercecer di mana-mana," ucap Sandi di Balai Kota, Selasa(24/4/2018)
Selain itu sampai sekarang Pemprov DKI juga berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait beberapa aset yang diduga diselewengkan oleh oknum tertentu sehingga diklaim sebagai milik mereka.
"Ini masih dalam penyidikan, jadi saya tidak bisa memberikan update yang rinci, karena menghormati proses hukum. Tapi kita menelisik kalau ada beberapa aset kita yang intinya menjadi sengketa padahal aset ini sudah lama menjadi aset Pemprov DKI," ucap Sandi.
Sandi memperkirakan terdapat 150 hingga 200 aset Pemprov DKI yang harus segera dicatat. Tidak hanya itu aset lain seperti jalan juga akan dicatat karena berpotensi memilik nilai aset yang tinggi.
"Mungkin sekitar ada 150 sampai 200 aset yang sekarang kita lagi benahi. Tapi aset-aset itu ada, seperti jalan misalnya. Misalnya jalan Merdeka Selatan, pencatatannya seperti apa," ucap politisi Gerindra tersebut
"Nah itu kita rapikan. Karena itu aset milik Pemprov kemudian Jalan Sudirman misalnya, itu harus kita rapikan juga. Nilainya itu pasti tinggi. Nah itu kita catat dengan baik."
Sandi berharap dengan adanya sensus aset tersebut nantinya pihak pemprov bisa mengamankan aset-aset mereka.
"Mudah-mudahan dengan koordinasi dan pencatatan yang benar, kita bisa amankan aset-aset ini," tutupnya.
Penulis: Naufal Mamduh
Editor: Yantina Debora
