Indeks Said Iqbal

KSPI tetap mengundang Prabowo Subianto datang May Day, meski bekas Danjen Kopassus ini telah kalah di Pilpres 2019. Langkah ini dikritik serikat lain.

TKN menyebutkan, pertemuan antara Presiden KSPI Said Iqbal dengan Presiden Jokowi bukan untuk berbalik memberikan dukungan.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, pemerintah telah gagal dalam memanipulasi data capaian penyerapan tenaga kerja. 

"Ada kesan polisi membiarkan berkibarnya bendera tauhid dimana-mana ini, sehingga akhirnya banser meluap emosi, bertindak sendiri, karena polisinya diam sih"

Said mengaku diminta Ratna Sarumpaet untuk bertemu dengan Prabowo.

Said Iqbal mengaku ditelepon oleh Ratna Sarumpaet, dan mengatakan jikalau dirinya dianiaya.

"Kita akan pertanyakan karena yang tersangka Bu Ratna ini menyebut saksi, nama Pak Said."

“Saya dipanggil sebagai saksi untuk peristiwa 2 Oktober. Saya tidak tahu apa peristiwanya," kata Said Iqbal.

KSPI akan menyuarakan isu capres pro buruh dan penolakan terhadap pekerja asing asal Cina saat menggelar aksi peringatan Hari Buruh (May Day) pada 1 Mei 2018.

Serikat buruh punya sikap masing-masing jelang Pemilu 2019. Ada yang bakal memutuskan mendukung calon, ada yang sebaliknya.

"Saya tidak malu mengatakan ini, kami minta jatah menteri...," kata Presiden KSPI Said Iqbal.

“Mau ganti Ahok tapi kelakukannya lebih bejat dari Ahok. Ahok masih mending enggak berbohong, meski kata-katanya kasar,” teriak Said Iqbal saat orasi di depan Balai Kota Jakarta.

Koneksi elite serikat dan partai politik membuat gerakan buruh mengalami kemunduran. Serikat buruh terjerat politik transaksional.

Pengurus KSPI memobilisasi buruh untuk melakukan gerakan politik di Jakarta. Mereka ikut turun dalam "Aksi Bela Islam" dan mendukung pasangan Anies-Sandiaga.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak hanya akan mencederai buruh karena upahnya yang dikendalikan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan menjadi murah.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menuding DPR tidak serius dalam menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menuding Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi bagian dari rezim upah murah.