KSPI Singgung Pimpinan Partai Islam yang Korupsi di Hari Buruh

tirto.id - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengkritik partai berhaluan Islam yang pimpinannya tersangkut korupsi.

Menurutnya, bila ada kasus seperti itu, kelolosan partai yang telah memenuhi ambang batas parliament threshold patut diragukan.

Ia menduga, bilamana perilaku pimpinannya yang bertentangan dengan hukum juga terjadi dalam praktik partainya. Dalam hal ini, ia menduga bila masuknya partai itu ke parlemen berkaitan dengan praktik politik yang melibatkan uang.

Said pun meminta agar partai yang kedapatan melakukan kecurangan dihukum.

"Bagaimana mungkin partai Islam pimpinannya korupsi tapi lolos parliement threshold. Partai yang pimpinannya korup harus dihukum," ucap Said dalam konferensi pers di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada Rabu (1/5/2019).

"Kalau lolos belum tentu benar dan diduga ada kekuatan uang," tambah Said.

Ungkapan Said ini melengkapi penjelasannya mengenai tema Hari Buruh Internasional 2019 yang tengah diusung KSPI hari ini. Selain menyerukan kesejahteraan buruh, ia mengatakan, buruh kini menaruh perhatian pada persoalan demokrasi yang dinilai harus berjalan dengan jujur.

Selain itu, Said juga mengkritik adanya dugaan kecurangan pemilu di Malaysia oleh salah seorang partai yang diabaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Padahal menurutnya, bukti yang ditemukan sudah cukup kuat seperti adanya kertas suara tercoblos pada kader dan partai tertentu, kotak suara yang asli, dan gembok resmi yang digunakan KPU selaku penyelenggara pemilu.

"Bagaimana mungkin Ketua KPU mengatakan tercoblosnya partai tertentu di Malaysia itu hal yang biasa. Jumlahnya puluhan ribu kertas suara dan kotaknya pakai gembok asli," ucap Said.

Said mengatakan, Indonesia sebaiknya mencontoh negara Eropa yang berani mendiskualifikasi partai yang kedapatan melakukan kecurangan dalam pemilu. Sebab dari sikap dan tindak-tanduk penyelenggara pemilu yang ada, Said menilai perkara seperti di Malaysia masih dianggap enteng.

Keresahan ini, kata Iqbal, dilampiaskannya karena menganggap pelaksanaan pemilu harus berlangsung jujur. Sebab bersamaan dengannya terdapat buruh yang turut mencalonkan diri untuk duduk di parlemen.

Ia meminta agar penyelenggaraan pemilu bebas dari kecurangan agar para wakil buruh yang mencalonkan tidak dirugikan. Padahal, katanya, buruh yang mencalonkan itu bukan kader partai, tetapi mereka mewakili komunitas buruh yang ada di daerahnya.

"Kami berkepentingan caleg buruh ini tidak dicurangi. Kami bukan kader partai. Kami berdiskusi dengan partai untuk bisa ditempatkan di partai. Kami ada caleg di daerah basis buruh. Kami berkepentingan demokrasi harus jujur dan tidak boleh ada kekuatan uang, " pungkas Said.