tirto.id - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memiliki syarat untuk pemberian dukungan terhadap kandidat presiden pada pemilu 2019. Organisasi buruh itu ingin bakal calon presiden yang mereka dukung memberi jatah dua kursi menteri.
"Saya tidak malu mengatakan ini, kami minta jatah menteri... karena dengan menjadi menteri bisa implementasikan janjinya. Kami minta 2-3 menteri sebagai contoh," kata Presiden KSPI Said Iqbal di Studio Kopi Sang Akar, Jakarta, Sabtu (31/3/2018).
KSPI kerap memberi dukungan dalam pemilu dan pilkada. Saat pemilu presiden 2014, organisasi itu mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. KSPI juga memberi dukungan kepada Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilkada 2018 DKI Jakarta.
Menurut Said, buruh juga perlu mengirim perwakilan untuk ikut pemilu. Keberadaan anggota legislatif dari unsur pekerja dipercaya bisa mempermudah perjuangan mereka.
"Kami juga sedang menggagas [partai politik] dari ormas yang kami bentuk namanya Rumah Rakyat untuk Indonesia. Kami proyeksikan 2024 bisa hadir," kata Said.
Dalam memberi dukungan di Pemilu nanti, KSPI akan menyodorkan kontrak politik ke calon terkait. Kontrak yang hendak ditawarkan KSPI disebut Sepultura, singkatan dari Sepuluh Tuntutan Buruh dan Rakyat.
"Presiden yang kami dukung harus juga umumkan ke publik kalau dia sudah tandatangan kontrak politik," ujarnya.
Pengumuman kandidat presiden yang didukung KSPI akan diumumkan pada 1 Mei 2018. Diskusi mengenai pemberian dukungan akan dilakukan saat KSPI menggelar Rapat Kerja Nasional, 28-30 April 2018.
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Yantina Debora
