Indeks Revisi Uu Ite
Membedah Poin-Poin Revisi UU ITE: Masih Ada Pasal Bermasalah?
UU ITE hasil revisi sudah berlaku usai diteken Jokowi. Namun, masih ada sejumlah catatan dari koalisi masyarakat sipi. Apa saja?
Sudah Diteken Jokowi, Revisi UU ITE Jilid II Resmi Berlaku
Jokowi menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
Membedah Poin-Poin Revisi UU ITE yang Disahkan DPR & Pemerintah
Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan revisi UU ITE mengadopsi KUHP baru serta memberikan penjelasan spesifik tentang UU ITE.
Isi Perubahan Revisi UU ITE Terbaru, Apa Saja?
Isi revisi undang-undang (UU) ITE terbaru meliputi perubahan pada 14 pasal eksisting dan penambahan 5 pasal.
Pemerintah Susun 3 PP Aturan Turunan UU ITE Hasil Revisi
Salah satu yang disiapkan yaitu PP terkait perlindungan anak di ruang digital sebagai implementasi dari Pasal 16 A UU ITE yang sudah disahkan DPR RI.
Menkominfo Budi Arie Akui Penerapan Pidana di UU ITE Multitafsir
Menkominfo Budi Arie Setiadi juga mengaku UU ITE yang ada saat ini belum dapat memberikan perlindungan dan optimal bagi pengguna internet Indonesia.
DPR & Pemerintah Setujui Revisi UU ITE Dibawa ke Paripurna
Komisi I DPR bersama pemerintah menyepakati Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dibawa ke Rapat Paripurna.
Mengapa Pasal Karet 27 Ayat 1 UU ITE Sebaiknya Dihapus?
Frasa “kesusilaan” dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE sama sekali tidak didefinisikan dalam UU ITE Tahun 2008 maupun revisi UU ITE tahun 2016.
Lapor Kasus KBGO Pakai UU ITE, Diancam dan Alami Reviktimisasi
Ketika lapor ke polisi, korban KBGO justru mendapat reaksi negatif yang mengecewakan dan menyakitkan, atau biasa disebut sebagai reviktimisasi.
Prabowo: Kebebasan Berpendapat Penting untuk Kontrol Pemeritah
Prabowo Subianto memastikan bahwa kebebasan berekspresi penting untuk mengontrol pemerintahan.
LBH APIK: UU ITE Rentan Kriminalisasi Korban Kekerasan Seksual
LBH APIK mendesak penghapusan Pasal 27 ayat (1) tentang kesusilaan dan ayat (3) tentang pencemaran nama baik dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik.
Anies Dorong Revisi UU ITE, Sebut Pasal Karet Sangat Merepotkan
Anies menilai pemerintah harus membuat kebijakan dengan akal sehat, data dan fakta jika tidak mau dikritik publik.
ICJR Minta Pasal Pemberatan Ancaman Pidana dalam RUU ITE Dicabut
Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Napitupulu mengatakan pasal ini sering sekali digunakan sebagai alasan untuk sekadar dapat melakukan penahanan.
Penghapusan Pasal Karet Pencemaran Nama Baik Temui Jalan Buntu
ICJR menilai revisi pasal-pasal karet terkait ITE urung dilakukan di RKUHP.
RUU TPKS & ITE Mandek: DPR Sibuk Politik, Pemerintah Lepas Tangan
Pengamat mengingatkan DPR bertanggung jawab terhadap pembahasan UU yang menjadi tugasnya.
Jokowi Resmi Kirim Surpres untuk Pembahasan Revisi UU ITE ke DPR
Presiden teken surpres untuk revisi UU ITE dan dikirim ke DPR pada 16 Desember 2021.
Kemenkumham Sampaikan Draf Revisi UU ITE kepada Jokowi
Kemenkumham telah merampungkan draf Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE).
Kapolri, Jaksa Agung & Menkominfo Teken SKB Pedoman UU ITE
Kadiv Humas Polri bilang SKB itu diterbitkan guna menjaga ruang digital yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan.
Temui Mahfud MD, Koalisi Sipil: Hapus Pasal Karet di Revisi UU ITE
Koalisi Masyarakat Sipil bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD membahas soal dicabutnya pasal karet di revisi UU ITE.
Komnas HAM: Revisi Terbatas UU ITE Bukan Solusi Kebebasan Ekspresi
Komnas HAM menilai rencana pemerintah melakukan revisi terbatas terhadap sejumlah pasal di UU ITE tidak akan jadi solusi masalah kebebasan berekspresi.