Terpopuler kemarin di

x

Koalisi Suram Tiga Partai

Koalisi Suram Tiga Partai

RUU TPKS & ITE Mandek: DPR Sibuk Politik, Pemerintah Lepas Tangan

REVISI UU ITE

Pengamat mengingatkan DPR bertanggung jawab terhadap pembahasan UU yang menjadi tugasnya.

Jokowi Resmi Kirim Surpres untuk Pembahasan Revisi UU ITE ke DPR

Presiden teken surpres untuk revisi UU ITE dan dikirim ke DPR pada 16 Desember 2021.

Kemenkumham Sampaikan Draf Revisi UU ITE kepada Jokowi

Kemenkumham telah merampungkan draf Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE).

Kapolri, Jaksa Agung & Menkominfo Teken SKB Pedoman UU ITE

Kadiv Humas Polri bilang SKB itu diterbitkan guna menjaga ruang digital yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan.

Temui Mahfud MD, Koalisi Sipil: Hapus Pasal Karet di Revisi UU ITE

Koalisi Masyarakat Sipil bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD membahas soal dicabutnya pasal karet di revisi UU ITE.

Komnas HAM: Revisi Terbatas UU ITE Bukan Solusi Kebebasan Ekspresi

Komnas HAM menilai rencana pemerintah melakukan revisi terbatas terhadap sejumlah pasal di UU ITE tidak akan jadi solusi masalah kebebasan berekspresi.

Mahfud: Revisi UU ITE Tak Bidik Pelaku tapi Penyebar Konten Porno

Menko Polhukam Mahfud MD menyebut dalam salah satu revisi UU ITE, penyebar konten pornografi yang dikenai hukuman, bukan pembuat atau pelakunya.

Mahfud MD: Mencabut UU ITE Sama Saja Bunuh Diri

Mahfud menegaskan pemerintah tidak akan mencabut UU ITE demi keamanan negara.

Isi Poin-poin Revisi 4 Pasal Karet UU ITE Usulan Pemerintah

Pasal yang akan direvisi antara lain, pasal 27, pasal 28, pasal 29, dan pasal 36 Undang-Undang ITE, berikut isi poin-poin revisi usulan pemerintah.

UU ITE Seharusnya Dirombak Ulang, Jangan Cuma Revisi Terbatas

UU ITE tidak bisa lagi sekadar direvisi secara terbatas, tetapi harus dibongkar dan disusun ulang.

Pemerintah akan Revisi Terbatas terhadap 4 Pasal Karet UU ITE

Pasal 27, pasal 28, pasal 29, dan pasal 36 UU ITE akan direvisi terbatas untuk menghilangkan multitafsir.

Ketika Pemerintah Dianggap Malah Membuat UU ITE Semakin Karet

Pemerintah hendak menambah satu pasal baru dalam UU ITE. Kelompok sipil menilainya itu sama saja memperpanjang masalah.

Nihil Indikator, LBH Pers: Pasal 26 UU ITE Potensi Tumpang Tindih

LBH Pers menilai Pasal 26 ayat (3) UU ITE berpotensi bertabrakan dengan UU Pers dan UU KIP serta sejumlah peraturan perundang-undangan lain.

UU ITE Marak Dipakai untuk Pidanakan Warga, Koalisi Desak Revisi

Koalisi masyarakat sipil mendesak revisi UU ITE karena selama ini pasal di dalamnya dipakai untuk pemidanaan warga yang tidak seharusnya.

Antiklimaks Revisi UU ITE Saat Publik Berharap Secepat Omnibus

Presiden Jokowi melontarkan wacana revisi UU ITE. Kini, publik disebut kecewa karena kecepatan pembahasannya tidak setara Omnibus Law.

Yasonna Jelaskan Pemerintah Belum Ajukan Revisi UU ITE ke DPR

Revisi UU ITE, menurut Yasonna, masih mendengarkan pendapat publik (public hearing).

Revisi UU ITE Tak Jadi Prioritas DPR & Pemerintah, Apa Alasannya?

DPR RI menegaskan, revisi UU ITE tak masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2021 karena masih dikaji pemerintah.

Rencana Revisi UU ITE Resmi Tak Masuk Prolegnas Prioritas DPR 2021

Dalam rapat Baleg DPR RI tersebut, satu-satunya partai yang mendukung revisi UU ITE masuk prioritas ialah Partai Demokrat.

Suara Korban & Pelapor UU ITE: Dari Dandhy sampai Nikita Mirzani

Korban UU ITE menilai peraturan ini keliru sejak awal, sementara pelapor menyebut tanpa ITE warganet akan barbar dalam berkomentar.

Wamenkumham Eddy Hiariej Akui UU ITE Multitafsir

Pasal 27, 28 dan 29 UU ITE multitafsir dan layak ditinjau ulang.

Polisi Virtual Memicu Warganet Semakin Takut Berkomentar

Ketakutan warganet menyuarakan pendapat diprediksi semakin memuncak lewat polisi virtual.

Ragam Cara Anak Buah Jokowi Mengulur Waktu Revisi UU ITE

Pemerintah melakukan jalan berputar saat untuk merevisi UU ITE. Mereka membentuk tim pengkaji--yang bagi masyarakat tidak tepat.

PPP Nilai Wacana Pemerintah Revisi UU ITE Lewat Perppu Tak Ideal

Anggota Komisi III DPR RI dari fraksi PPP Arsul Sani menilai langkah Presiden mengeluarkan Perppu tentang UU ITE bukan pilihan ideal.

DPR: Revisi UU ITE Penting dan Layak Masuk Prolegnas 2021

DPR menegaskan UU ITE penting untuk direvisi karena telah menimbulkan polemik hukum dan layak untuk dimasukkan dalam Prolegnas 2021.

Korban UU ITE: "Segera Revisi, Saya Enggak Mau Ada Korban Lagi"

Rencana pemerintah merevisi UU ITE disambut baik para korban. Mereka tak mau lagi ada orang yang bernasib sama.

Menko Polhukam Mahfud MD Bentuk Tim Kajian UU ITE

Tim pelaksana akan dipimpin oleh Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam.

Bagaimana Para Pelapor Memandang Rencana Revisi UU ITE?

Muannas yang kerap melaporkan dugaan pelanggaran UU ITE menilai UU ini sudah cukup bagus, di lain pihak Novel Bamukmin menganggap UU ini tumpul.

Pemerintah Bentuk Dua Tim Bahas Revisi UU ITE & Pasal Karet

Pemerintah membentuk dua tim untuk memetakan permasalahan dalam rencana revisi UU ITE termasuk soal pasal karet.

Soal Revisi UU ITE Masuk Prolegnas, Baleg Tunggu Keputusan Bamus

Revisi UU ITE akan diputuskan masuk proglenas prioritas 2021 atau tidak melalui rapat paripurna atau menggelar raker ulang.

Jokowi Revisi UU ITE, Lokataru: Negara Masih Banyak Pasal Karet

Kantor Hukum dan HAM Lokataru Foundation mengkritik rencana Presiden Jokowi yang akan buka peluang merevisi UU ITE.

Revisi UU ITE Sebelumnya Usulan Jokowi & Pasal Karet Dipertahankan

Jokowi telah mengusulkan revisi UU ITE bertahun lalu dengan hasil tak signifikan. Pasal karet tetap ada.

JELAJAH

X

Indeks Kontak Kami

DarkLight