Terpopuler kemarin diÂ
x
Cha Cha Real Smooth: Komedi Patah Hati dan Maskulinitas Positif
Cha Cha Real Smooth: Komedi Patah Hati dan Maskulinitas Positif
Yuk Baca
Yuk Baca
Jelajah
(current)
Indepth
Mild Report
Current Issue
RUU TPKS & ITE Mandek: DPR Sibuk Politik, Pemerintah Lepas Tangan
REVISI UU ITE
Pengamat mengingatkan DPR bertanggung jawab terhadap pembahasan UU yang menjadi tugasnya.
Jokowi Resmi Kirim Surpres untuk Pembahasan Revisi UU ITE ke DPR
Presiden teken surpres untuk revisi UU ITE dan dikirim ke DPR pada 16 Desember 2021.
Kemenkumham Sampaikan Draf Revisi UU ITE kepada Jokowi
Kemenkumham telah merampungkan draf Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE).
Kapolri, Jaksa Agung & Menkominfo Teken SKB Pedoman UU ITE
Kadiv Humas Polri bilang SKB itu diterbitkan guna menjaga ruang digital yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan.
Temui Mahfud MD, Koalisi Sipil: Hapus Pasal Karet di Revisi UU ITE
Koalisi Masyarakat Sipil bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD membahas soal dicabutnya pasal karet di revisi UU ITE.
Komnas HAM: Revisi Terbatas UU ITE Bukan Solusi Kebebasan Ekspresi
Komnas HAM menilai rencana pemerintah melakukan revisi terbatas terhadap sejumlah pasal di UU ITEÂ tidak akan jadi solusi masalah kebebasan berekspresi.
Mahfud: Revisi UU ITE Tak Bidik Pelaku tapi Penyebar Konten Porno
Menko Polhukam Mahfud MD menyebut dalam salah satu revisi UU ITE, penyebar konten pornografi yang dikenai hukuman, bukan pembuat atau pelakunya.
Mahfud MD: Mencabut UU ITE Sama Saja Bunuh Diri
Mahfud menegaskan pemerintah tidak akan mencabut UU ITEÂ demi keamanan negara.
Isi Poin-poin Revisi 4 Pasal Karet UU ITE Usulan Pemerintah
Pasal yang akan direvisi antara lain, pasal 27, pasal 28, pasal 29, dan pasal 36 Undang-Undang ITE, berikut isi poin-poin revisi usulan pemerintah.
UU ITE Seharusnya Dirombak Ulang, Jangan Cuma Revisi Terbatas
UU ITE tidak bisa lagi sekadar direvisi secara terbatas, tetapi harus dibongkar dan disusun ulang.
Pemerintah akan Revisi Terbatas terhadap 4 Pasal Karet UU ITE
Pasal 27, pasal 28, pasal 29, dan pasal 36 UU ITEÂ akan direvisi terbatas untuk menghilangkan multitafsir.
Ketika Pemerintah Dianggap Malah Membuat UU ITE Semakin Karet
Pemerintah hendak menambah satu pasal baru dalam UU ITE. Kelompok sipil menilainya itu sama saja memperpanjang masalah.
Nihil Indikator, LBH Pers: Pasal 26 UU ITE Potensi Tumpang Tindih
LBH Pers menilai Pasal 26 ayat (3) UU ITE berpotensi bertabrakan dengan UU Pers dan UU KIP serta sejumlah peraturan perundang-undangan lain.
UU ITE Marak Dipakai untuk Pidanakan Warga, Koalisi Desak Revisi
Koalisi masyarakat sipil mendesak revisi UU ITEÂ karena selama ini pasal di dalamnya dipakai untuk pemidanaan warga yang tidak seharusnya.
Antiklimaks Revisi UU ITE Saat Publik Berharap Secepat Omnibus
Presiden Jokowi melontarkan wacana revisi UU ITE. Kini, publik disebut kecewa karena kecepatan pembahasannya tidak setara Omnibus Law.
Yasonna Jelaskan Pemerintah Belum Ajukan Revisi UU ITE ke DPR
Revisi UU ITE, menurut Yasonna, masih mendengarkan pendapat publik (
public hearing
).
Revisi UU ITE Tak Jadi Prioritas DPR & Pemerintah, Apa Alasannya?
DPR RI menegaskan, revisi UU ITE tak masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2021 karena masih dikaji pemerintah.
Rencana Revisi UU ITE Resmi Tak Masuk Prolegnas Prioritas DPR 2021
Dalam rapat Baleg DPR RI tersebut, satu-satunya partai yang mendukung revisi UU ITE masuk prioritas ialah Partai Demokrat.
Suara Korban & Pelapor UU ITE: Dari Dandhy sampai Nikita Mirzani
Korban UU ITEÂ menilai peraturan ini keliru sejak awal, sementara pelapor menyebut tanpa ITEÂ warganet akan barbar dalam berkomentar.
Wamenkumham Eddy Hiariej Akui UU ITE Multitafsir
Pasal 27, 28 dan 29 UU ITE multitafsir dan layak ditinjau ulang.
Polisi Virtual Memicu Warganet Semakin Takut Berkomentar
Ketakutan warganet menyuarakan pendapat diprediksi semakin memuncak lewat polisi virtual.
Ragam Cara Anak Buah Jokowi Mengulur Waktu Revisi UU ITE
Pemerintah melakukan jalan berputar saat untuk merevisi UU ITE. Mereka membentuk tim pengkaji--yang bagi masyarakat tidak tepat.
PPP Nilai Wacana Pemerintah Revisi UU ITE Lewat Perppu Tak Ideal
Anggota Komisi III DPR RI dari fraksi PPP Arsul Sani menilai langkah Presiden mengeluarkan Perppu tentang UU ITE bukan pilihan ideal.
DPR: Revisi UU ITE Penting dan Layak Masuk Prolegnas 2021
DPR menegaskan UU ITE penting untuk direvisi karena telah menimbulkan polemik hukum dan layak untuk dimasukkan dalam Prolegnas 2021.
Korban UU ITE: "Segera Revisi, Saya Enggak Mau Ada Korban Lagi"
Rencana pemerintah merevisi UU ITE disambut baik para korban. Mereka tak mau lagi ada orang yang bernasib sama.
Menko Polhukam Mahfud MD Bentuk Tim Kajian UU ITE
Tim pelaksana akan dipimpin oleh Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam.
Bagaimana Para Pelapor Memandang Rencana Revisi UU ITE?
Muannas yang kerap melaporkan dugaan pelanggaran UU ITE menilai UU ini sudah cukup bagus, di lain pihak Novel Bamukmin menganggap UU ini tumpul.
Pemerintah Bentuk Dua Tim Bahas Revisi UU ITE & Pasal Karet
Pemerintah membentuk dua tim untuk memetakan permasalahan dalam rencana revisi UU ITE termasuk soal pasal karet.Â
Soal Revisi UU ITE Masuk Prolegnas, Baleg Tunggu Keputusan Bamus
Revisi UU ITE akan diputuskan masuk proglenas prioritas 2021 atau tidak melalui rapat paripurna atau menggelar raker ulang.
Jokowi Revisi UU ITE, Lokataru: Negara Masih Banyak Pasal Karet
Kantor Hukum dan HAM Lokataru Foundation mengkritik rencana Presiden Jokowi yang akan buka peluang merevisi UU ITE.
Revisi UU ITE Sebelumnya Usulan Jokowi & Pasal Karet Dipertahankan
Jokowi telah mengusulkan revisi UU ITE bertahun lalu dengan hasil tak signifikan. Pasal karet tetap ada.
Prev
Next
JELAJAH
X
Indeks
Kontak Kami
Dark
Light
