Indeks Revisi Uu Ite

UU ITE hasil revisi sudah berlaku usai diteken Jokowi. Namun, masih ada sejumlah catatan dari koalisi masyarakat sipi. Apa saja?

Jokowi menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan revisi UU ITE mengadopsi KUHP baru serta memberikan penjelasan spesifik tentang UU ITE.

Isi revisi undang-undang (UU) ITE terbaru meliputi perubahan pada 14 pasal eksisting dan penambahan 5 pasal.

Salah satu yang disiapkan yaitu PP terkait perlindungan anak di ruang digital sebagai implementasi dari Pasal 16 A UU ITE yang sudah disahkan DPR RI.

Menkominfo Budi Arie Setiadi juga mengaku UU ITE yang ada saat ini belum dapat memberikan perlindungan dan optimal bagi pengguna internet Indonesia.

Komisi I DPR bersama pemerintah menyepakati Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dibawa ke Rapat Paripurna.

Frasa “kesusilaan” dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE sama sekali tidak didefinisikan dalam UU ITE Tahun 2008 maupun revisi UU ITE tahun 2016.

Ketika lapor ke polisi, korban KBGO justru mendapat reaksi negatif yang mengecewakan dan menyakitkan, atau biasa disebut sebagai reviktimisasi.

LBH APIK mendesak penghapusan Pasal 27 ayat (1) tentang kesusilaan dan ayat (3) tentang pencemaran nama baik dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Napitupulu mengatakan pasal ini sering sekali digunakan sebagai alasan untuk sekadar dapat melakukan penahanan.

ICJR menilai revisi pasal-pasal karet terkait ITE urung dilakukan di RKUHP.

Pengamat mengingatkan DPR bertanggung jawab terhadap pembahasan UU yang menjadi tugasnya.

Presiden teken surpres untuk revisi UU ITE dan dikirim ke DPR pada 16 Desember 2021.

Kemenkumham telah merampungkan draf Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE).

Kadiv Humas Polri bilang SKB itu diterbitkan guna menjaga ruang digital yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan.

Koalisi Masyarakat Sipil bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD membahas soal dicabutnya pasal karet di revisi UU ITE.

Komnas HAM menilai rencana pemerintah melakukan revisi terbatas terhadap sejumlah pasal di UU ITE tidak akan jadi solusi masalah kebebasan berekspresi.