Indeks Remisi Susrama

Pencabutan remisi memang patut diapresiasi, tapi itu tetap saja mempertontonkan bahwa memang ada masalah.

LBH Pers menyebut pencabutan remisi terhadap pembunuh wartawan tidak semata karena politis.

Presiden Jokowi telah meneken pembatalan Keppres berisi pemberian remisi terhadap I Nyoman Susrama, terpidana kasus pembunuhan jurnalis Radar Bali Prabangsa.

Presiden Jokowi diminta segera membatalkan remisi yang diberikan kepada Susrama, pelaku pembunuhan wartawan Prabangsa.

AJI menilai isu pemberian remisi kepada terpidana pembunuh jurnalis Bali I Nyoman Susrama disebut berpotensi mempengaruhi elektabilitas Jokowi.

Remisi kepada narapidana Susrama telah sesuai prosedur, tetapi desakan masyarakat dan organisasi jurnalis membuat Kemenkumham membuat draf Keppres pembatalan.

Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Sri Puguh menyebut sudah ada draf keputusan presiden berisi pembatalan remisi Susrama, narapidana pembunuh jurnalis AA Prabangsa.

AJI Indonesia menyerahkan petisi 48.000 dukungan dan 36 AJI Kota di Indonesia menolak remisi pembunuh jurnalis, karena mencederai kebebasan pers.

Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti menyatakan saat ini merupakan momentum yang tepat bagi pemerintah untuk merevisi aturan tentang remisi.

Menurut Bivitri, lawan politik Jokowi bisa menyerang dengan isu ini karena Susrama adalah mantan caleg dari PDIP, sebuah partai yang juga mengusung Jokowi.

Ahli hukum pidana menyebutkan ada kesalahpahaman dalam memaknai pengurangan remisi dalam hukum yang berlaku di Indonesia.

Forum Jurnalis Muslim menilai remisi itu juga bisa dimaknai sebagai ancaman nyata bagi perlindungan profesi wartawan dan kemerdekaan pers di Indonesia.

Yasonna menjelaskan, pemberian remisi kepada Susrama salah satu pertimbangnya karena usia yang sudah hampir 60 tahun.

Jokowi diminta mencabut remisi untuk pembunuh jurnalis karena dinilai bisa merugikan posisi dirinya secara politis.

AJI dan LBH Pers mendesak Presiden Joko Widodo mencabut Keppres pemberian remisi terhadap Susrama. Sebab kebijakan itu bertentangan dengan kebebasan pers. 

AJI Indonesia memandang keputusan presiden masuk ranah tata usaha negara, sehingga akan dilawan melalui gugatan ke pengadilan tata usaha negara.

Massa dari kalangan jurnalis dan lembaha bantuan hukum dan pers mahasiswa menilai remisi kepada narapidana pembunuh jurnalis, Susrama, menyuburkan iklim impunitas kekerasan pada jurnalis.

Ia menduga, langkah Dirjen PAS sebagai institusi pemberi remisi juga berkaitan dengan penyelesaian masalah kelebihan kapasitas di lapas-lapas Indonesia.

AJI Denpasar tak mau terjebak pada grasi maupun remisi untuk Susmara. Pada intinya, AJI Denpasar ingin keputusan untuk Susmara dianulir.

Menkumham Yasonna meralat telah memberikan grasi, melainkan remisi perubahan terhadap I Nyoman Susrama dari hukuman penjara seumur hidup menjadi 20 tahun penjara.