Indeks Reklamasi Jakarta

Anies menilai reklamasi di Teluk Jakarta hanya akan membuat ketimpangan di Jakarta Utara semakin kentara terlihat.

Anies Baswedan tidak ingin proyek reklamasi hanya menjadi kegiatan komersial semata.

Tanah hasil proyek reklamasi tetap menjadi milik negara dan bukan menjadi milik pribadi atau pihak perusahaan swasta. Dengan demikian, pulau hasil reklamasi juga berpotensi menyumbangkan atau menjadi aset yang sangat besar bagi Indonesia.

Massa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia bersitegang dengan polisi saat berunjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta. Dalam aksinya mereka meminta KPK mengusut tuntas kasus suap reklamasi Teluk Jakarta.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendukung adanya proyek reklamasi. Meski demikian, ia juga meminta agar reklamasi sesuai dengan aturan, pemangku kepentingan tidak dirugikan, dan tidak merusak lingkungan di sekitarnya.

Isu reklamasi Jakarta menjelang Pilkada DKI Jakarta Februari 2017 dinilai pengamat politik akan menjadi salah satu komoditas politik seksi yang bisa dipakai lawan politik Ahok untuk menurunkan elektabilitasnya karena sejauh ini Ahok sulit "diserang."

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penggusuran rumah dan bangunan yang berada di kawasan tepi Sungai Ciliwung, Bukit Duri, Jakarta Selatan. Terpantau, dua buah ekskavator bekerja di wilayah itu untuk merobohkan rumah dan bangunan.

Selain meminta pemerintah bersikap transparan dengan hasil kajian proyek reklamasi teluk Jakarta kepada masyarakat, DPR juga meminta Menteri Koordinator (Menko) Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Uni Emirat Arab dan Singapura harus melakukan reklamasi karena terdesak kebutuhan lahan untuk pengembangan ekonominya. Pilihan itu ternyata memunculkan beragam masalah. Pengalaman kedua negara itu harus dijadikan pelajaran berharga bagi Indonesia yang sedang giat melakukan reklamasi meski sudah diberkahi ribuan pulau.

Giant sea wall dan reklamasi Teluk Jakarta bukanlah solusi bagi ancaman banjir rob dan krisis air bersih di Jakarta, menurut ahli oseanografi ITB Moeslim Moein. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga pernah mengeluarkan policy paper yang hasil kajiannya mirip dengan kekhawatiran Moeslim.

Pemerintah kembali menyatakan reklamasi bisa dilanjutkan, dengan berpatokan pada peraturan yang sudah dibuat di era Orde Baru. Di balik itu, reklamasi menyimpan keruwetan aturan dan juga permasalahan yang harus diurai satu per satu sebelum dilanjutkan.

Jika proyek pemerintah saja tak taat dengan persyaratan Amdal, Nabiel kuatir ini akan jadi preseden buruk bagi penegakan peraturan. 

Pengembang Pulau G, PT Muara Wisesa Samudera, tinggal memenuhi dua syarat yang diminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ialah mengenai perubahan dokumen lingkungan dan kajian lingkungan hidup strategis untuk 17 pulau.

Rapat terbatas (ratas) belum membahas masalah reklamasi di Teluk Jakarta, tetapi membahas tentang industri perikanan dengan ilegal fishing yang sudah digalakkan, diharapkan industri laut bisa ditingkatkan.

Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta. Sebagai ganti rugi bagi para nelayan yang terkena dampak proyek, PemProv DKI akan membangun rumah susun.

Warga yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta meminta Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan tetap meneruskan kebijakan mantan Menko Maritim Rizal Ramli terkait reklamasi Teluk Jakarta.

Proyek reklamasi pantai Jakarta menjadi sorotan pasca kasus suap anggota DPRD DKI Jakarta terkait Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara. Reklamasi dianggap sebagai cara usang, tapi kegiatan ini justru jadi sumber uang yang besar. Kegiatan reklamasi di Cina juga menjadi ladang uang bagi para pengembang.

Tiga orang staf anggota DPRD DKI Jakarta, yakni Max Pattiwael, Alpha dan Jahja Djokdja tidak memenuhi panggilan KPK sebagai saksi untuk tersangka Mohammad Sanusi yang terlibat dalam kasus suap pembahasan reklamasi DKI Jakarta.

Siti Nurbaya Bakar selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan, izin reklamasi pulau G masih berlaku, meskipun Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memutuskan untuk membatalkan izin reklamasi tersebut. Menteri Siti menilai pembatalan tersebut belum berkekuatan hukum tetap dan proses hukumnya masih tetap berjalan.

KPK telah melimpahkan berkas dan barang bukti atas nama tersangka Presiden Direktur PT Agung Podomoro Arieswan Widjaja dan Personal Assistant PT Agung Podomoro Land (APL) Trinanda Prihantoro kepada pengadilan. Hal ini berarti jaksa penuntut umum KPK memiliki waktu 14 hari untuk menyusun surat dakwaan terhadap Ariesman dan Trinanda sebelum melimpahkan dakwaan ke pengadilan.