Indeks Rapat Pleno Golkar

Jajaran Dewan Pembina Partai Golkar meminta seluruh pihak menghormati hasil keputusan rapat pleno itu.

Status hukum Setya Novanto dinilai menurunkan elektabilitas partai

Formappi menilai, keputusan pleno Golkar membuktikan masih kuatnya pengaruh Novanto di internal dan masih banyak pengurus yang menuruti kehendaknya.

"Pertarungan di Munaslub akan sangat menarik. Tinggal menunggu ‘kode’ dan siapa yang akan mendapat restu dari Presiden Jokowi,” jelasnya.

Salah satunya adalah elektabilitas Golkar yang tergerus karena kasus e-KTP yang melibatkan Setya Novanto.

Sesuai isi surat Setya Novanto, Idrus Marham berperan sebagai pelaksana tugas ketua umum.

"Kami tidak mungkin membiarkan Golkar dan DPR tersandera dengan dua jabatan [yang diemban Novanto] sebagai Ketua Umum dan Ketua DPR RI," kata Nurdin Halid.

Nusron Wahid masih terus mendesak Fraksi Golkar agar mundur dari keanggotaan dalam Pansus Angket KPK. Meski usulannya ditolak Rapat Pleno Golkar pada hari ini, dia mengklaim belum menyerah.

Nusron mengaku telah mengajukan keberatan atas masuknya nama Fahd di saat Rapat Pleno.

Rekomendasi untuk menonaktifkan Setya Novanto dari jabatan Ketua Umum Golkar, sebab dianggap memicu jebloknya elektabilitas partai itu, ditolak oleh Rapat Pleno DPP Golkar pada hari ini.

Ketua Harian Golkar Nurdin Halid menyatakan telah ada pergantian jabatan Yorrys sebagai Ketua Bidang Politik dan Hukum DPP Golkar.

Meski mengaku mengalami penurunan badan, namun Setya Novanto terlihat segar saat berjalan menuju ruang Rapat Pleno.

Personel Kepolisian telah bersiaga sejak pagi hari atas perintah langsung dari Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Barat untuk mengamankan Rapat Pleno Golkar hari ini.

Nurdin mendesak agar Rapat Pleno segera dilaksanakan. Sementara Idrus menilai Rapat Pleno harus menunggu Novanto.

Yorrys Raweyai mengatakan, ruangan KK 2 yang sedianya menjadi tempat rapat pleno Golkar dipakai oleh Ketua Dewan Pembina DPP Golkar Aburizal Bakrie untuk nobar film G30S/PKI.

Rapat Pleno DPP Partai Golkar pada hari ini, yang melanjutkan pembahasan soal penonaktifan Ketua Umum Golkar Setya Novanto, batal digelar.

Nurdin berpendapat, Setya Novanto memiliki wewenang untuk menolak atau menerima penonaktifan dirinya sebagai ketua umum Golkar.