tirto.id - Ketua Badan Pemenangan Pemilu Golkar Wilayah I Nusron Wahid menyayangkan masuknya nama Fahd A Rafiq sebagai salah satu pengurus DPP Golkar hasil revitalisasi.
"Belum ada cut off position dari korupsi," kata Nusron di DPP Golkar, Jakarta, Rabu (11/10/2017).
Nama Fahd tertulis dalam daftar absen pengurus DPP Golkar sebagai Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga. Berubah dari posisi sebelumnya sebagai Ketua sayap Golkar, AMPG.
Kini, Fahd sedang menjalani masa hukuman setelah pengadilan Tipikor memvonisnnya empat tahun penjara di kasus korupsi Alquran. Dalam absensi itu, nama Fahd ditulis dengan keterangan izin.
Baca: Fahd Didakwa Terima Rp3,41 Miliar di Kasus Korupsi Alquran
Nusron menyatakan telah mengajukan keberatan atas masuknya nama Fahd di saat Rapat Pleno. Menurutnya, itu melanggar pakta integritas Partai Golkar.
"Tadi saya katakan kalau melakukan revitalisasi, yang direvitalisasi pertama adalah orang yang mempunyai debit kepada parpol. Yang namanya debit adalah yang terjerat korupsi yang harus direvitalisasi," kata Nusron.
Menurutnya, tidak banyak pengurus DPP Golkar yang merespons masalah itu sehingga berlalu begitu saja tanpa kejelasan.
Sebaliknya, Nusron justru menyayangkan dipecatnya Yorrys Raweyai dari Golkar. Menurutnya, dalam kondisi Golkar saat ini langkah pemecatan dinilai tidak tepat. Mengingat, Golkar sedang membutuhkan banyak kader untuk menyongsong Pemilu.
Selain itu, Nusron menganggap Yorrys tidak melanggar apapun dalam peraturan disiplin partai dan tidak sedang tersangkut korupsi.
"Bagi saya yang harus dipecat itu orang yang terbukti telah melakukan korupsi itu harus dipecat idealnya. Kenapa? karena namanya saja restrukturisasi revitalisasi dalam rangka menambahkan kekuatan untuk memenangkan pemilu mendatang," kata Nusron.
Menanggapi hal ini, Sekjen Golkar Idrus Marham mengatakan saat ini DPP Golkar masih menunggu konfirmasi dari PP AMPG untuk memberikan persetujuan masuknya Fahd sebagai pengurus.
"Tentu kita menunggu pernyataan resmi dari AMPG," kata Idrus di DPP Golkar, Rabu (11/10).
Meskipun begitu, Idrus mengaku tidak masalah jika Fahd menjadi pengurus DPP Golkar dengan posisinya sebagai terpidana korupsi. "Nanti kan ada mekanisme," kata Idrus.
Senada dengan Idrus, Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat Golkar Roem Kono menyatakan tidak ada yang kontradiktif antara masuknya Fahd dan komitmen Golkar memerangi korupsi.
"Bukan kontradiktif. Korupsi itu hukum. Ini politik," kata Roem di DPP Golkar, Rabu (11/10).
Termasuk, pemecatan Yorrys yang menurutnya merupakan urusan politik. Sehingga tidak bisa dibandingkan dengan Fahd hanya karena Yorrys tidak sedang tersangkut kasus hukum.
"Kalau Pak Yorrys itu konsekuensi dari politik. Dari perbuatan," kata Roem.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Alexander Haryanto
