Nurdin Halid: Kami Tak Ingin Golkar Tersandera Kasus Setya Novanto

"Kami tidak mungkin membiarkan Golkar dan DPR tersandera dengan dua jabatan [yang diemban Novanto] sebagai Ketua Umum dan Ketua DPR RI," kata Ketua Pelaksana Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/11/2017).

Status hukum Novanto mau tidak mau turut mengganggu langkah konsolidasi internal dan eksternal Partai Golkar. Nurdin mencontohkan Golkar akan mengalami hambatan dalam menghadapi pilkada, pemilu legislatif, dan pemilu presiden jika Novanto selaku ketua umum berada dalam tahanan.

Selain mengevaluasi kepemimpinan Novanto, rapat pleno nasional DPP Partai Golkar juga akan membahas tentang penunjukan Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Idrus Marham sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar. Nurdin menyiratkan keputusan menunjuk Idrus sebagai pelaksana tugas ketua umum yang dilakukan oleh Novanto dan diputuskan Dewan Pakar Partai Golkar belum bersifat final. Semua masih bergantung dari hasil jika peserta pleno hari ini.

Hingga saat ini Nurdin mengaku tidak berminat menjadi ketua umum maupun pelaksana tugas ketua umum. Dia beralasan ingin maju menjadi calon gubernur Sulawesi Selatan. "Saya sudah memutuskan untuk kembali membangun kampung di Sulawesi Selatan itu sudah menjadi prioritas saya dan keluarga," katanya.