Nurdin Halid: Kami Tak Ingin Golkar Tersandera Kasus Setya Novanto

"Kami tidak mungkin membiarkan Golkar dan DPR tersandera dengan dua jabatan [yang diemban Novanto] sebagai Ketua Umum dan Ketua DPR RI," kata Nurdin Halid.

Reporter: Jay Akbar

Terbit 21 Nov 2017 15:36 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Nurdin Halid. FOTO/Golkar Sulsel.

tirto.id -

DPP Partai Golkar menggelar rapat pleno nasional dengan agenda utama evaluasi kepemimpinan Setya Novanto sebagai ketua umum. Rapat ini digelar sebagai respons atas langkah KPK menahan dan menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi proyek KTP elektronik.

"Kami tidak mungkin membiarkan Golkar dan DPR tersandera dengan dua jabatan [yang diemban Novanto] sebagai Ketua Umum dan Ketua DPR RI," kata Ketua Pelaksana Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/11/2017).

Status hukum Novanto mau tidak mau turut mengganggu langkah konsolidasi internal dan eksternal Partai Golkar. Nurdin mencontohkan Golkar akan mengalami hambatan dalam menghadapi pilkada, pemilu legislatif, dan pemilu presiden jika Novanto selaku ketua umum berada dalam tahanan.

Selain mengevaluasi kepemimpinan Novanto, rapat pleno nasional DPP Partai Golkar juga akan membahas tentang penunjukan Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Idrus Marham sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar. Nurdin menyiratkan keputusan menunjuk Idrus sebagai pelaksana tugas ketua umum yang dilakukan oleh Novanto dan diputuskan Dewan Pakar Partai Golkar belum bersifat final. Semua masih bergantung dari hasil jika peserta pleno hari ini.

"Kalau misalnya [pleno] diputuskan Munaslub maka tidak perlu ada pelaksana tugas cukup ketua harian, kordinator bidang, dan sekjen yang mengendalikan partai," ujar mantan Ketua Umum PSSI ini.

Nurdin mengatakan jika rapat pleno memutuskan agar DPP menggelar Munaslub dan menolak penunjukan Idrus sebagai pelaksana tugas ketua umum maka, maka dirinya selaku ketua harian bersama Idrus selaku sekretaris jendral DPP Golkar akan membentuk panitia penyelenggara Munaslub. Ia memperkirakan Munaslub akan terselenggara pada bulan Desember. "Karena Januari sudah ada pendaftaran Pilkada," katanya.

Meski demikian, Nurdin juga berpandangan ada cara yang lebih murah dalam menentukan kepemimpinan organisasi partai di luar Munaslub. Caranya adalah dengan menunjuk pelaksana tugas ketua umum dalam rapat pleno. Selanjutnya pelaksana tugas ketua umum dikukuhkan lewat forum rapat pimpinan nasional yang merupakan mekanisme pengambilan keputusan tertinggi partai setelah Munaslub.

"Tergantung rapat pleno apakah mau Plt atau munas, itu nanti sepenuhnya diserahkan mekanisme organisasi," ujarnya.

Hingga saat ini Nurdin mengaku tidak berminat menjadi ketua umum maupun pelaksana tugas ketua umum. Dia beralasan ingin maju menjadi calon gubernur Sulawesi Selatan. "Saya sudah memutuskan untuk kembali membangun kampung di Sulawesi Selatan itu sudah menjadi prioritas saya dan keluarga," katanya.