Mahyudin: Partai Lain Tak Perlu Desak Golkar Mengganti Ketua DPR

"Masalah jabatan ketua DPR itu kan haknya fraksi Golkar, jadi fraksi-fraksi lain saya kira enggak perlu mendesak-desak," kata Mahyudin kepada Tirto, Selasa (21/11/2017).

Ia menyatakan Golkar memilih mengikuti mekanisme yang ada di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan menurutnya, sesuai dengan UU MD3, pergantian ketua DPR hanya bisa dilakukan ketika Novanto sudah menjadi terdakwa.

Namun, menurutnya, saat ini status Novanto masih menjadi tersangka dan MKD belum bersidang. "Masih dikedepankan azas praduga tak bersalah," kata Mahyudin.

Sekjen Golkar Idrus Marham berpendapat serupa soal desakan partai lain terhadap penggantian Ketua DPR. Idrus menyatakan Novanto telah legawa dengan posisinya saat ini. Namun, ia menolak bila fraksi partai lain mendesak Golkar untuk segera mengganti Novanto.

"Ini baru sehari baru kemarin [Senin (20/11/2017)], dinyatakan masuk di situ ya berilah kesempatan kepada Partai Golkar untuk mengambil langkah-langkah secara baik, sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada," kata Idrus di DPP Golkar, Selasa (21/11/2017).

Hal itu, menurut Idrus, bertujuan agar keharmonisan antara partai-partai di DPR tetap terjaga dan komunikasi antarpartai pun tetap dinamis tanpa ada kesenggangan.

"Jangan karena ada kepentingan tertentu kemudian ini seakan-seakan harus semakin disudutkan ini enggak boleh," kata Idrus.

Adapun partai yang mendesak agar Novanto segera diganti sebagai ketua DPR adalah F-PKB dan F-PAN. Sekretaris F- PAN Yandri Susanto menilai pergantian Ketua DPR harus segera dilaksanakan sebagai sikap atas penahanan Novanto sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.

"Harus, bagusnya diganti [Ketua DPR]," kata Yandri di DPR, Senin (20/11/2017).

Menurutnya, dengan posisi Novanto sebagai tahanan KPK bisa menyandera DPR dalam citra yang buruk. Sehingga, ia mendesak kepada Golkar agar segera mengganti Novanto sebagai ketua DPR. "Wewenangnya di Golkar. Jadi Partai Golkar harus segera mengganti SN," katanya.

Ketua F-PKB Ida Fauziyah juga meminta kepada Golkar agar mengganti posisi Novanto sebagai ketua DPR. Menurutnya, posisi Novanto bisa mengganggu kinerja pimpinan DPR meskipun tidak signifikan.

"Kami ikuti aturan mainnya, pergantian harus dari partai pengusung, kembalikan ke Partai Golkar. Etik, kami kan ada pelaporan di MKD kan," kata Ida kepada Tirto, (21/11).

Novanto resmi menjadi tahanan KPK pada Minggu (19/11/2017), setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 10 November lalu. Novanto pun dicekal oleh KPK untuk 20 hari ke depan.