Indeks Purbaya Yudhi Sadewa

Menurut Purbaya, kenaikan tarif cukai yang terlalu tinggi pada beberapa produk justru mendorong masuknya barang gelap.

Purbaya klaim likuiditas perekonomian kian meningkat sejalan dengan kebijakan moneter Bank Indonesia serta ekspansi likuiditas oleh perbankan.

Perekonomian Eropa, Jepang, Cina, dan India yang belum pulih sepenuhnya juga menjadi perhatian KSSK.

Purbaya akan menugaskan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) untuk menyalurkan pinjaman murah ke BUMN dan Pemda.

Belum adanya imbal hasil atau return Danantara bagi daerah juga jadi sorotan DPD.

Berdasarkan hitungan Purbaya, inflasi yang ideal adalah di kisaran 2-3 persen.

Popularitas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melonjak tajam berkat gaya komunikasinya yang lugas dan mudah dipahami, meski ia enggan terjun ke politik.

Purbaya dorong penerimaan negara dikelola optimal dan belanja diarahkan untuk pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan.

Dengan pembukaan blokir anggaran, serapan anggaran Kementerian PU diharapkan dapat melonjak hingga 95-96 persen pada akhir 2025.

Purbaya menekankan bahwa persoalan data adalah hal yang paling penting ketika dirinya aatau Kementerian Keuangan bicara tentang dana di daerah.

Pernyataan Purbaya yang paling mendekati yakni ketika ia bicara soal wacana kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun depan.

Insentif PPh Pasal 21 DTP diperluas hingga ke 20 kelompok lapangan usaha.

BEM UI menegaskan bahwa aksi mahasiswa di depan Gedung DPR pada Selasa (9/9/2025) tidak bertujuan mendesak Menteri Purbaya untuk mundur.

Purbaya mengatakan, pinjaman itu untuk pemda yang kekurangan uang dalam jangka pendek.

Purbaya mengaku tidak tertarik terjun ke dunia politik, meski namanya sedang populer usai menjadi Menteri Keuangan.

Menurut Purbaya, untuk dapat menciptakan lapangan kerja yang baik, laju pertumbuhan ekonomi harus mampu berada di level 6,7 persen.

Purbaya nilai membanjirnya dana pihak ketiga (DPK) akan membuat perbankan terdorong untuk menyalurkan dana tersebut ke sektor riil.

Menurut Purbaya, burden sharing pemerintah dan BI memiliki risiko terhadap stabilitas ekonomi jangka panjang.

Purbaya sebutpenurunan tarif PPN akan memiliki konsekuensi fiskal yang tidak ringan.

Menurut Purbaya, kebenaran pernyataan itu terletak pada misi pembangunan wilayah atau regional development yang melekat pada kereta cepat tersebut.