Indeks Purbaya Yudhi Sadewa

Meski defisit meleset dari target, Purbaya sebut pelaksanaan APBN 2025 tidak membahayakan perekonomian.

Bea dan Cukai akan memberikan tenggat waktu hingga 60 hari kepada importir atau pemilik barang untuk menyelesaikan kewajiban pabeannya.

Utang sebesar Rp83,58 triliun ini terdiri dari kurang bayar DBH Pajak sebesar Rp43,3 triliun dan kurang bayar DBH SDA sebesar Rp40,3 triliun.

Penyerangan terhadap Venezuela ini juga dinilai membuktikan ada negara yang berada di luar pengawasan PBB.

Bank Jakarta sebut penempatan dana Rp1 triliun dari Purbaya terkonversi seluruhnya menjadi kredit hanya dalam sepekan.

Menurut Purbaya, anggaran belanja kementerian/lembaga bisa tetap dicairkan meski Presiden belum menerbitkan Perpres rincian pelaksana APBN 2026.

Purbaya mengakui respons pasar atas serangan AS ke Venezuela mengherankan.

DJP memiliki ruang hingga akhir 2026 untuk menata dan mengisi posisi-posisi strategis guna memperkuat kapasitas institusi.

Upaya peningkatan penerimaan dilakukan dengan mewajibkan exchanger melaporkan transaksi pengguna aset kripto orang pribadi dan entitas di dalam negeri.

Insentif ini bertujuan menjaga laju pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya beli masyarakat di sektor properti.

Insentif ini ditujukan untuk pekerja industri alas kaki; tekstil dan pakaian jadi; furnitur; kulit dan barang dari kulit; serta pariwisata.

Menkeu Purbaya menyebut pemerintah belum berencana memberi diskon tarif listrik pada 2026 karena belum ada usulan dan melihat kondisi ekonomi terlebih dulu.

Pelemahan daya beli dinilai jadi faktor utama pendorong PHK massal sepanjang 2025. Bisakah pemerintah antisipasi badai PHK di tahun ini?

Purbaya sebut anggaran siap pakai untuk menangani darurat bencana masih tersedia Rp1,51 triliun.

Masa jabatan direksi BEI periode 2022-2026 akan berakhir pada Juni mendatang, Purbaya beri permintaan khusus ke calon bos Bursa Efek Indonesia.

Sinkronisasi kebijakan antara fiskal dan moneter diyakini bakal kerek IHSG ke level 10.000 pada 2026.

Purbaya menyebut, ekonomi seharusnya bisa bergerak lebih cepat karena besarnya injeksi likuiditas, namun tertahan akibat ketidaksinkronan kebijakan.

Purbaya mengungkapkan bahwa probabilitas mencapai target tinggi didukung oleh sinkronisasi kebijakan yang semakin erat antara pemerintah dan BI.

Dengan penarikan tersebut, total likuiditas pemerintah yang saat ini ditempatkan di perbankan tersisa Rp201 triliun dari total Rp276 triliun.

Purbaya meminta agar pengajuan anggaran oleh BNPB dilakukan secepat mungkin agar tidak terbawa ke tahun anggaran berikutnya.