Indeks Purbaya Yudhi Sadewa

Sejauh ini belum ada implementasi KUHP yang berimpilkasi kepada kewenangan Purbaya sebagai Menteri Keuangan.

Purbaya berjanji akan menjaga independensi Bank Indonesia selaku lembaga otoritas moneter.

Menurut Purbaya, perusahaan-perusahaan ini berasumsi bahwa institusi keuangan Indonesia korup sehingga bisa dimanipulasi.

Purbaya mengaku sudah bertemu Juda Agung untuk diskusi soal kondisi ekonomi di Indonesia.

Purbaya melihat keanehan atas pelemahan rupiah. Pasalnya, di saat bersamaan, IHSG justru dalam tren bullish.

Purbaya semula mengakui sebagian pihak meragukan independensi Thomas bila menjabat Deputi Gubernur BI.

Purbaya juga memastikan independensi BI tidak akan terpengaruh jika Thomas nantinya benar-benar menjadi Deputi Gubernur BI.

Pengusaha logistik berupaya menekan biaya distribusi yang tinggi dan pada akhirnya meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Menkeu Purbaya menemukan 40 usaha sektor baja yang diduga mengemplang pajak serta mencurigai keterlibatan oknum di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Tidak ada bukti maupun pernyataan resmi yang menunjukkan Menteri Keuangan Purbaya pernah membongkar transaksi jahat Rp984 triliun yang dilakukan Jokowi.

Kemenkeu menyiapkan satu lapisan baru cukai rokok untuk menarik produsen ilegal masuk ke sistem cukai dan menekan peredaran rokok tanpa pita resmi.

Purbaya memastikan tidak akan ada intervensi terhadap KPK dari tim ahli hukum Kemenkeu.

Purbaya meminta pihak yang mengalami kejadian serupa, termasuk cukai atau pajak, saat membantu penanganan bencana Sumatra untuk segera melapor ke Kemenkeu.

Ekonom menilai kebijakan yang lebih rasional bukanlah menghilangkan defisit anggaran, melainkan memperbaiki keseimbangan primer

Purbaya menyebut masih banyak korban bencana merasa kesulitan. Karena itu, ia meminta dana BNPB yang berasal salah satunya dari utang untuk dioptimalkan.

Purbaya menilai kenaikan IHSG di awal tahun baru permulaan, dan diproyeksikan bisa menembus level 10.000 di tahun ini.

Praktik penggelapan ini disebut telah merugikan pendapatan negara dalam jumlah sangat besar.

Purbaya sebut ada 10 perusahaan sawit lakukan praktik under invoicing dan sebabkan bocornya penerimaan negara.

Purbaya sebut Prabowo menyinggung masalah under invoicing dan penghindaran pajak yang dinilai masih kerap terjadi dan melibatkan pegawai DJBC serta DJP.

Meski mengalami pelebaran, Purbaya menegaskan pemerintah tetap menjaga agar defisit tidak melampaui batas 3 persen dari PDB.