Indeks Pupuk Subsidi

Isu pertanian, khususnya pupuk subsidi menjadi penting diperhatikan para capres karena ceruk suara dari pemilih petani cukup besar.

Pupuk subsidi menjadi bahasan debat perdana capres saat Prabowo bertanya ke Ganjar soal kelangkaan pupuk di Jateng.

Presiden Jokowi  berjanji akan menambah subsidi pupuk untuk menjawab keluhan para petani.

Ombudsman menilai langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah belum cukup mengatasi permasalahan pupuk subsidi di tingkat petani.

DPR berharap skema untuk petani mendapatkan pupuk subsidi tidak berubah-ubah.

Amran berjanji akan meminimalkan penyelewengan pupuk subsidi. Hal ini guna menindaklanjuti temuan Ombudsman. 

Ombudsman sebut solusi penyaluran pupuk subsidi saat ini adalah masalah pendataan. Sebab, skema apa pun akan sia-sia bila pendataan tidak diperbaiki.

Di tengah ketersediaan stok pupuk yang melimpah, para petani justru kesulitan mendapatkan akses pupuk subsidi. Mengapa hal ini terjadi?

Mentan SYL mengatakan, sebenarnya Indonesia tidak mengalami kelangkaan pupuk melainkan keterbatasan keuangan negara dalam penyediaan pupuk.

Presiden Jokowi meminta agar pupuk organik masuk dalam jenis pupuk yang disubsidi pemerintah.

Stok pupuk bersubsidi terdiri dari 992.791 ton urea dan 462.937 ton NPK. Masing-masing tercatat 188 persen dan 203 persen dari ketentuan pemerintah.

Mentan Syahrul Yasin Limpo mengakui stok pupuk bersubsidi saat kurang. Dia pun berjanji akan mengawal distribusi agar tepat sasaran.

Modus pelaku yakni membeli pupuk bersubsidi, kemudian mengganti bungkus sak dengan bungkus nonsubsidi.

Bareskrim Polri menetapkan dua tersangka penyalahgunaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Tangerang, Banten.

Jaksa Agung ST Burhanuddin tak ingin kasus penyelundupan dan penimbunan pupuk bersubsidi di Blora terjadi di daerah lainnya.

Selain pupuk mahal dan langka, Jokowi juga menerima keluhan petani soal kurangnya sumber daya manusia saat panen bersamaan.

Dosen IPB Dwi Andreas mengusulkan agar subsidi pupuk yang dilakukan pemerintah diubah total ke sistem direct payment untuk menghindari praktik "mafia."

Pemerintah membutuhkan dana Rp28 triliun-Rp30 triliun untuk membayar subsidi pupuk per tahun.

Guru Besar IPB menilai akar masalah sistem subsidi merupakan akar masalah dari berbagai kelangkaan pupuk yang kerap terjadi di beberapa daerah.

Berbagai cara ditempuh pemerintah mendistribusikan pupuk bersubsidi, tapi tetap saja isu kelangkaan pupuk tetap terjadi.