Indeks Pupuk Subsidi

Jaksa Agung ST Burhanuddin tak ingin kasus penyelundupan dan penimbunan pupuk bersubsidi di Blora terjadi di daerah lainnya.

Selain pupuk mahal dan langka, Jokowi juga menerima keluhan petani soal kurangnya sumber daya manusia saat panen bersamaan.

Dosen IPB Dwi Andreas mengusulkan agar subsidi pupuk yang dilakukan pemerintah diubah total ke sistem direct payment untuk menghindari praktik "mafia."

Pemerintah membutuhkan dana Rp28 triliun-Rp30 triliun untuk membayar subsidi pupuk per tahun.

Guru Besar IPB menilai akar masalah sistem subsidi merupakan akar masalah dari berbagai kelangkaan pupuk yang kerap terjadi di beberapa daerah.

Berbagai cara ditempuh pemerintah mendistribusikan pupuk bersubsidi, tapi tetap saja isu kelangkaan pupuk tetap terjadi.

Gudang ilegal tersebut diduga sebagai tempat transit untuk mengganti pupuk bersubsidi menjadi non-subsidi.