tirto.id - Anggota DPR Komisi IV Ibnu Multazam menyoroti rencana Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang akan mengubah skema untuk petani mendapatkan pupuk subsidi dengan menggunakan KTP. Ibnu meminta rencana pemberian subsidi tidak berubah-ubah.
"Jadi subsidi pupuk itu pakai kartu tani, langsung masuk kartu tani. Ya mbok jangan begitu, kalau memang belum sempurna itu yang ada saja disempurnakan, jangan berubah-berubah secara ekstrim. Yang ada saja disempurnakan," kata Ibnu saat Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian Amran di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/11/2023).
Untuk diketahui sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berencana mengubah skema untuk petani mendapatkan pupuk subsidi dengan menggunakan KTP. Langkah tersebut dilakukan karena melihat penggunaan kartu tani kurang efektif di wilayah pegunungan atau pedalaman.
Lebih lanjut, Amran menuturkan Indonesia harus mampu swasembada, bahkan menyiapkan diri untuk menjadi lumbung pangan bagi dunia. Amran optimistis misi tersebut bisa dilaksanakan karena Indonesia memiliki lahan potensial yang belum tergarap maksimal. Dia menjelaskan untuk bisa swasembada, para petani diharapkan bisa memanfaatkan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang tepat guna. Tidak hanya itu, dia juga menuturkan Indonesia memiliki 10 juta hektare lahan yang belum tergarap maksimal.
Lebih lanjut, Amran mengatakan untuk mewujudkan swasembada pangan membutuhkan kebijakan yang tepat. Bila penanganannya salah, maka akibatnya akan fatal.
Amran mengaku akan kembali menggarap program lamanya yaitu, membangun lumbung pangan di perbatasan-perbatasan Indonesia dengan sejumlah negara. Salah satunya, Malaysia. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan swasembada sekaligus bagian dari rencana besarnya dalam mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.
Penulis: Hanif Reyhan Ghifari
Editor: Intan Umbari Prihatin
