tirto.id - Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, bakal bekerja sama dengan pihak internasional untuk memenuhi ketersediaan pupuk subsidi dan nasional di Tanah Air. Langkah tersebut dilakukan untuk mengatasi kelangkaan di berbagai daerah.
"Ada sumber bahan pupuk yang dari negara lain kok. Kalau intinya kan beberapa materinya adalah gas, maka sumber-sumber gas yang ada di Indonesia ini bisa kita prioritaskan untuk pupuk itu," kata Ganjar ditemui di Desa Kutukan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Rabu (4/1/2024).
Selain itu, Ganjar mengatakan bahan baku pupuk juga bisa diupayakan dengan hubungan dagang luar negeri, dan menggunakan pola-pola kerja sama demi terwujudnya hal tersebut.
"Kan kita materinya tidak tunggal kan? maka pentingnya kerja sama internasional, salah satu, untuk kepentingan nasional," ujar Ganjar.
Ganjar dalam kesempatan tersebut menampung aspirasi petani Desa Kutukan, yang mengeluh langkanya pupuk subsidi di wilayahnya. Dia menuturkan kelangkaan pupuk bukan hanya di Jawa Tengah saja, sebab ketika safari politik di sejumlah provinsi, Ganjar mendapat keluhan yang sama tentang ketersediaan pupuk subsidi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengatakan pemerintah kesulitan mendapatkan bahan baku pupuk, terutama untuk pupuk subsidi, dampak dari perang Rusia dan Ukraina. Jokowi mengatakan pupuk yang didapat para petani berasal dari PT Pupuk Indonesia, sedangkan harga bahan baku untuk pupuk yang dibeli sudah mahal.
Jokowi juga berencana meningkatkan besaran subsidi pupuk sebesar Rp14 triliun pada 2024. Dia yakin angka tersebut akan mengurangi masalah kelangkaan pupuk.
Lebih lanjut, dia menuturkan, kebijakan ini dipilih karena harga pupuk mahal akibat perang Ukraina dan pandemi COVID. Selain itu, pemerintah juga khawatir harga pupuk akan tetap mahal apabila membeli bahan baku dari luar dan produksi sendiri.
Sementara itu, dia menilai pemberian subsidi lebih baik daripada produksi. Namun, dia mengingatkan subsidi tersebut belum bisa diberikan karena belum ada persetujuan DPR.
"Bapak ibu sekalian supaya rakyat juga tahu, para petani juga tahu bahwa pengajuan seperti itu harus mendapatkan persetujuan DPR, lha ini belum, sebentar" kata Jokowi.
Editor: Intan Umbari Prihatin
