Indeks Proyek Infrastruktur

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pembangunan tol sepanjang 1.000 km selama lima tahun, termasuk percepatan penyelesaian Tol Trans Jawa yang sebagian mangkrak. Ruas Tol Trans Jawa yang mangkrak sebelumnya ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bila total Tol Trans Jawa sepanjang 615 km tuntas pada 2018, maka Merak hingga Surabaya tersambung non stop dengan jaringan jalan tol. Langkah ini jadi pembuktian Presiden Jokowi.

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengkritik Presiden Jokowi yang dinilai terlalu berambisi membangun berbagai proyek infrastruktur di saat kondisi ekonomi di Tanah Air sedang lesu. Presiden Jokowi menjawab dengan blusukan ke proyek wisma atlet Hambalang, di Bogor, Jawa Barat, yang mangkrak akibat korupsi. Proyek ini dibangun pada masa pemerintahan mantan presiden SBY. Proyek Hambalang yang mangkrak jadi "perang" antara keduanya.

Presiden Jokowi menggenjot pembangunan infrastruktur dalam dua tahun pemerintahannya. Pada awal tahun 2016, Presiden Jokowi menandatangani Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang terdiri dari 225 proyek yang tersebar di seluruh negeri. Mayoritas harus tuntas pada tahun 2018, atau setahun menjelang pelaksanaan Pilpres 2019.

Tol Jakarta Bogor Ciawi (Jagorawi) merupakan Jalan Tol pertama di Indonesia. Tol ini dioperasikan oleh Jasa Marga pada tahun 1978. Jalan Tol dengan total 59 km ini, menghubungkan antara Jakarta, Cibubur, Citeureup, Bogor, serta Ciawi.

Presiden Jokowi menargetkan pembangunan tol Batang-Semarang selesai pada 2018. Hal ini menyusul beroperasinya jalan tol ruas Pejagan-Pemalang serta integrasi tol Jakarta-Cikampek, Cipularang, Padaleunyi, dan Cipali di Brebes yang telah diresmikan Jokowi pada Kamis sore.

Operator mengoperasikan alat berat pada pembangunan ruas Tol Bawen-Salatiga di Tuntang, Kabupaten Semarang. Pengerjaan pembangunan tol sepanjang 17,5 kilometer tersebut saat ini masih mencapai 48,3 persen dari target 60 persen sepekan jelang Lebaran 2016 karena terhambat faktor cuaca dengan curah hujan tinggi dan adanya empat titik ruas yang belum tersambung.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan penerangan di seluruh wilayah Indonesia, Presiden Joko Widodo mendesak berbagai pihak agar bekerjasama mewujudkan listrik 35.000 MW secepatnya.

Masalah pendanaan bagi infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang telah beres, Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengharapkan investor yang terlibat bisa segera menyelesaikan proyeknya.

Dalam rangka meningkatkan kebutuhan kapasitas pelayanan pelabuhan di wilayah Jawa Barat, Pemerintah memandang penting dilakukan pembangunan Pelabuhan Patimban. Untuk itu, Pemerintah menetapkan pembangunan Pelabuhan Patimban sebagai proyek strategis nasional.

Pemerintah telah merencanakan 225 Proyek Strategis Nasional. Namun baru 86 proyek nasional masuk dalam tahap pelaksanaan. Sementara 139 sisanya masih belum direncanakan. Berkaitan dengan persoalan ini pemerintah akan menyusun rencana bisnis mendetail proyek-proyek tersebut untuk ditawarkan kepada swasta. 

Jokowi meminta seluruh Menteri Koordinator dan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) untuk mengawasi 225 proyek strategis yang sedang berlangsung di Sumatera, Jawa, Kalimatan, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku dan Papua.

Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melakukan pertemuan bilateral guna membahas peningkatan kerja sama ekonomi kedua negara. Salah satu topik bahasan kedua kepala negara yakni pembangunan Pelabuhan Patimban di Jawa Barat, di mana Jokowi telah menunjuk Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sebagai focal point untuk menindaklanjuti kerja sama tersebut. Selain itu, mereka juga membahas kerja sama pembangunan proyek listrik di Batang dan rencana pembangunan jalur kereta api lintas utara Pulau Jawa.

Revitalisasi proyek kereta api lintas utara Jawa yang menghubungkan Jakarta-Surabaya masih menunggu kabar dari Presiden Joko Widodo yang hari ini, Kamis (26/5/2016), masih menghadiri pertemuan kenegaraan dalam "Group of Seven" (G7) di Jepang.

Rizal Ramli mengusulkan perlunya penerbitan obligasi khusus untuk pembiayaan infrastruktur yang akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana. Penerbitan obligasi dapat dilakukan setelah melalui revaluasi seluruh aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun sayangnya, tak semua menteri di Kabinet Kerja mendukung gagasan itu, bahkan tak semua BUMN melakukan revaluasi aset. Padahal, bila gagasan ini dijalankan akan membangkitkan kepercayaan investor terhadap Indonesia.

Andi Taufan Tiro irit bicara saat dirinya tiba di gedung KPK. Andi diperiksa sebagai tersangka korupsi proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016.

Kepala Bappenas Sofyan Djalil meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mengusulkan proyek yang menjadi prioritas daerah tersebut dan bukan asal proyek.

AIIB dan ADB telah menandatangani MOU kerja sama di Frankfurt, Jerman, terkait pengaturan rencana untuk proyek-proyek yang mereka biayai bersama.

Sejumlah proyek infrastruktur dikebut demi menyambut acara skala internasional. Beberapa di antaranya justru merugi karena kurangnya perencanaan.
Pembangunan tol untuk agenda tertentu dibangun lebih cepat dibandingkan dengan proyek tol tak terkait agenda khusus. Tol yang menghubungkan Benoa, Bandara Ngurah Rai, dan Nusa Dua menjadi sebuah proyek yang ambisius.