tirto.id - Pemerintah terus menggenjot pelaksanaan rencana pembangunan proyek-proyek di sejumlah wilayah. Pada rapat terbatas di Istana Merdeka Senin (6/6/2016), Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Menteri Bappenas Sofyan Djalil dan Kepala BKPM Franky Sibarani untuk membuat business plan secara detil untuk masing-masing proyek-proyek strategis nasional.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam keterangan pers usai mengikuti rapat terbatas menyampaikan bahwa dengan detail rencana bisnis itu Presiden Jokowi berharap status pembiayaan proyek-proyek strategis sekarang ini menjadi jelas.
“Tidak semua proyek itu akan didanai oleh APBN. Apabila ada swasta yang berminat karena business plan-nya sudah ada, salah satunya sebagai contoh yang paling konkrit Patimban misalnya, itu bisa segera dikerjasamakan,” ujar Pramono Anung seperti dilansir dari setkab.go.id.
Sementara Menko Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan, hingga saat ini ada 225 Proyek Strategis Nasional pemerintah. 86 proyek dari angka itu sudah mulai pada tahap pelaksanaan.”139 belum, masih perencanaan,” ujarnya,
Proyek strategis itu, kata Darmin, merupakan proyek-proyek penting dan proyek-proyek besar hasil penyusunan bersama antara kementerian/lembaga (K/L), dan kemudian dirapatkan di Kantor Menko Perekonomian.
Darmin menyampaikan sejumlah proyek yang masuk strategis antara lain 52 proyek rel/ jalur kereta api, 19 proyek rangkaian kereta api, 17 bandara, 13 pelabuhan, 10 air bersih, 60 bendungan, 25 kawasan lainnya.
Dari 225 proyek itu, Sumatera ada 46 proyek, Jawa 89 proyek, Kalimantan 24 proyek, Bali-Nusa Tenggara 16 proyek, Sulawesi 28 proyek, Maluku-Papua 13 proyek dan 10 proyek di beberapa provinsi.
Menurut Darmin ke-225 proyek itu di luar proyek 35 ribu megawatt (MW) yang saat ini dikerjakan pemerintah. Dari 35 ribu MW, sebanyak 17.800 MW sudah ditandatangani pada 2016.
