tirto.id - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mendesak target penyediaan listrik 35.000 MW dipercepat karena masih banyak warga negara Indonesia yang kesulitan tanpa penerangan.
"Masih banyak anak-anak kita malam hari kalau mau belajar tidak ada listriknya, tidak ada lampunya. Kalau sudah seperti itu kalau anak yang rajin masih pakai lilin atau lampu teplok kalau anaknya malas, orang tuanya tidak mengingatkan ya malamnya tidak mau belajar, anaknya jadi enggak pinter, ini yang pemerintah tidak mau," kata Jokowi dalam acara "Ground Breaking" PLTU Lontar Extention 1x315 MW dan Peresmian Gardu Induk & Transmisi di Wilayah Jakarta Raya dan Banten di Tangerang, Banten, Jumat, (10/6/2016).
Selain itu, Jokowi menyebut usaha kecil dan mikro di desa-desa dan kampung-kampung di Tanah Air tidak bisa berjalan dengan baik tanpa listrik.
"Yang jahit tidak bisa jalan yang usaha-usaha kerajinan yang pakai listrik malam hari tidak bisa jalan," kata Presiden.
Kondisi-kondisi seperti itu mendorong Jokowi untuk memastikan agar target listrik 35.000 MW bisa terkejar agar Indonesia tidak kalah saing dengan negara-negara lain.
Agar proyek berjalan lancar, ia meminta pemerintah pusat dan daerah agar bersama-sama menyelesaikan persoalan mengenai listrik.
"Listrik diperlukan untuk industri, untuk membuka hotel, kalau listrik kurang, mau bikin pabrik mana mau masuk (investor) pasti pindah ke daerah lain, ke negara lain. Kalau pabrik enggak ada yang berdiri, industri enggak ada yang berdiri, anak-anak muda kita akan kerja dimana," kata Jokowi.
Ia mengatakan kendala di lapangan untuk membangun kelistrikan bukan sesuatu yang mudah. Saat ini, persoalannya adalah koordinasi semua pihak.
Jokowi mengimbau agar semua pihak bersedia bekerja sama dalam membangun pembangkit listrik agar kekuarangan pasokan listrik bisa segera tercukupi.
"Saya harapkan seluruh menteri dan Dirut PLN juga untuk sering turun ke lapangan untuk melihat masalah yang ada dan segera cepat diselesaikan," katanya.
Dalam acara itu, Jokowi didampingi oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.
Penulis: Mutaya Saroh & Mutaya Saroh
Editor: Ign. L. Adhi Bhaskara