Indeks Privatisasi Air

Tim Advokasi Hak atas Air melakukan eksaminasi publik terhadap putusan privatisasi air Jakarta, Jumat (4/12/2020) usai kalah di tingkat Peninjauan Kembali.

KWSC sebut Bupati Bogor Ade Yasin telah melanggar hukum dengan mengabaikan hak warga untuk memperoleh air bersih di Sentul City.

Komite Warga Sentul City menginginkan konsep swakelola, bukan konsep kota mandiri, demi mewujudkan pelayanan publik yang adil.

Biaya air bersih di perumahan Sentul City Rp9.200 per meter kubik, lebih mahal dari tarif dasar rumah versi PDAM.

Klausul perjanjian dalam HoA dinilai berpotensi menimbulkan masalah hukum, khususnya pemberian eksklusivitas kepada Aetra untuk mengelola air baku menjadi air bersih di DKI.

Temuan kerugian PAM Jaya mencapai Rp1,2 triliun yang diduga kumulasi kerugian karena asetnya digunakan oleh pihak swasta, yakni Aetra dan Palyja, Direktur Utama PAM Jaya, Priyatno Bambang Hernowo.

Pemprov DKI melalui tim tata kelola air, akan menyampaikan posisi Palyja dalam privatisasi air di Jakarta, ke KPK serta mendiskusikan kemungkinan penanganan melalui ruang hukum.

Haris Azhar mendesak Pemprov DKI Jakarta dan PD PAM Jaya mengutamakan pemenuhan kebutuhan warga miskin atas air bersih yang murah dalam negosiasi dengan Aetra dan Palyja. 

Sejumlah aktivis meminta KPK, BPK dan BPKP memantau proses penghentian swastanisasi air di Jakarta. Mereka menilai Pemprov DKI tidak perlu membayar kompensasi ke Palyja dan Aetra. 

Direktur Utama PAM Jaya, Priyatno Bambang, mengkonfirmasi bahwa dirinya telah menyerahkan Head of Agreement (HoA) atau perjanjian induk masalah swastanisasi air.

Pemprov DKI dan Anies Baswedan terkesan lamban mengeksekusi putusan MA soal swastanisasi air. Tapi tim evaluasi punya alasan untuk itu.

Terkait dengan penghentian privatisasi air yang tak kunjung diteken Gubernur DKI Anies Baswedan, masyarakat, atas nama Melanie Subono, membuat petisi yang ditandatangani hampir 5.000 orang.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pembahasan pemutusan swastanisasi air telah memasuki tahap final namun belum bisa diumumkan hasilnya.

Erna menjelaskan bahwa mereka ingin agar perempuan sadar dan dapat menentukan pilihannya sendiri.

LBH Jakarta meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan tegas memutus kerja sama dengan pihak swasta untuk pengelolaan air di Jakarta.

Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) menyatakan masih menunggu langkah lanjutan yang dilakukan Pemprov DKI dalam memutuskan penghentian swastanisasi air.

Anies belum menjawab detail soal penyetopan swastanisasi air. Saat ini, Gubernur DKI Jakarta ini mengikuti rekomendasi dari Tim Tata Kelola Air.

Menurut Anies, pengelolaan air yang selama ini dilakukan dua mitra PAM Jaya itu tak menunjukan kemajuan signifikan dalam 20 terakhir.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan masi terus mengkaji kesepakatan terkait penghentian swastanisasi air.

Sistem pengelolaan air oleh masyarakat di pelbagai pelosok Indonesia akan dianggap "ilegal".