Indeks Privatisasi Air

"Kami sedang mendaftarkan. Ini masih menunggu di PN Jakarta Pusat," ujar Kuasa Hukum KMMSAJ Nelson Nikomendus.

Upaya penyesuaian kontrak kerja sama dengan pihak swasta memicu pertanyaan: Apakah Anies-Sandiaga serius menangani masalah air bersih di Jakarta?

Sebelum menguasai Jakarta, Salim menyisir pengelolaan air bersih ke kawasan penyangga: dari Bekasi, Serang, hingga Tangerang.

Nilai akuisisi plus utang Aetra yang diambil alih Moya Indonesia, pengelola baru air bersih di wilayah timur Jakarta, sekitar Rp3,26 triliun.

Poin-poin dalam memori gugatan PK menunjukkan sikap pemerintah yang masih ingin melanggengkan swastanisasi yang telah banyak menimbulkan kerugian bagi pemerintah maupun warga Jakarta.

Kemenkeu menjelaskan, pengajuan banding terhadap putusan MA dilakukan karena Kemenkeu ikut terlibat dalam perjanjian kerja sama melalui penjaminan kepada dua perusahaan swasta pada 1997.

Koalisi aktivis menilai langkah Kemenkeu mengajukan PK atas Putusan MA soal swastanisasi air di Jakarta mengabaikan konstitusi.

Warga Sentul City melakukan aksi protes di depan Istana Negara meminta pemerintah melakukan proses hukum ke pengembang perumahan Sentul City yang diduga melakukan swastanisasi air di perumahan, Jakarta, Senin (30/4/18). tirto.id/Andrey Gromico

WALHI soroti privatisasi air yang dilakukan korporat perusahaan air pada Hari Air Sedunia di Depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Air minum kemasan yang diproduksi PT Tirta Lancar Sejahtera tersebut disita oleh BBPOM karena belum memiliki izin edar.

Harga air bersih di Jakarta dianggap tak sebanding dan pelayanan yang diterima warga.

Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) menggelar aksi mandi dan mencuci bareng di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis, (22/3/2018) sebagai bentuk protes privatisasi air.

"Supaya aksesnya tersebut selain dibuka tapi juga terjangkau harganya buat masyarakat," kata Sandi.

Swastanisasi air di Jakarta tidak serta merta bisa dibatalkan karena terikat kontrak kerja sama.

Tim TGUPP DKI mengklaim peningkatan pajak air tanah naik hingga 1.000 persen.

Bambang menyarankan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta melakukan aanmaning kepada Pemprov DKI untuk mempercepat penghentian swastanisasi air di Jakarta.

Tim dibentuk untuk mengatasi masalah rusun dan air setelah MA memutuskan kontrak pengelolaan air dengan pihak swasta, yaitu PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja).

Penghentian swastanisasi air di Jakarta untuk mematuhi putusan MA, menurut Badan Pengawas PAM Jaya, belum bisa dilakukan dalam waktu dekat.

Para aktivis akan mendesak pengadilan untuk segera melakukan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan penghentian swastanisasi air di DKI Jakarta.

Pemprov DKI harus segera melaksanakan putusan MA soal swastanisasi air.