Indeks Privatisasi Air

Dua pengelola air di Jakarta, PT Aetra Air Jakarta (Aetra) dan PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) masih mempelajari putusan Mahkamah Agung (MA) yang melarang swastanisasi air.

KMMSAJ meminta agar MA segera mengirimkan putusan kasasi soal swastanisasi air di DKI Jakarta ke pihak-pihak terkait agar bisa segera diimplementasikan.

Selama berlangganan, Diyani mengaku air di rumahnya kerap bermasalah, dan baru lancar sejak setahun terakhir ini.

MA menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menyerahkan kewenangan pengelolaan air di Jakarta kepada pihak swasta.

Sejak 2014 warga melancarkan protes mengusir PT Tirta Fresindo Jaya, anak perusahaan Mayora Group, yang akan membangun pabrik air minum kemasan Le Minerale. Lokasi itu adalah sumber mata air yang menopang kehidupan warga. Protes memuncak pada awal Februari 2017 dan berujung kriminalisasi.

Krisis air telah menjadi persoalan serius di dunia. Menurut data yang dikeluarkan PBB, sekitar 1,2 miliar orang atau hampir seperlima orang di dunia hidup di daerah kelangkaan air dan sekitar 500 juta orang mendekati situasi itu. Sementara 1,6 miliar orang di dunia ini menghadapi kekurangan air karena kekurangan ekonomi.

Perwakilan warga Desa Colo dan Desa Kajar, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mengadu ke anggota DPRD Jawa Tengah karena sekitar 500.000 ribu liter air dari Pegunungan Muria dieksploitasi dan diprivatisasi.

Perkembangan global telah menunjukan bahwa privatisasi air terbukti gagal dalam mendistribusikan air secara merata ke masyarakat. Sayangnya, keputusan pengadilan soal privatisasi tak kunjung dijalankan. Perusahaan swasta sering menempatkan air sebagai barang komoditas ekonomi dan seringkali dianggap gagal mengadakan investasi baru yang signifikan dalam infrastruktur air.