Indeks Presidential Threshold

Masalah utama DPR bukan pada jumlah parpol, tetapi lebih kepada kualitas parpol dan kadernya di parlemen. Setuju?

Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah akan merumuskan norma hukum baru usai MK menghapus presidential threshold 20 persen.

Partai Buruh menginginkan UU Pemilu tidak perlu direvisi, meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan presidential threshold inkonstitusional.

Menurut Titi, pasal presidential threshold 20 persen sudah selayaknya dihapuskan karena bertentangan dengan UUD 1945.

Penghapusan aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold, dinilai mempersulit pelaksanaan pemilu ke depan.

Belajar dari aksi Peringatan Darurat RUU Pilkada pada Agustus 2024, putusan MK soal penghapusan presidential threshold 20 persen juga harus dikawal.

MK menghapus syarat PT 20 persen berkat uji materi yang diajukan empat mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bagaimana ceritanya?

Muhaimin mengingatkan calon presiden dan calon wakil presiden terlalu banyak tidak realistis untuk pemilu Indonesia.

Partai Buruh berencana memulai rakernas pada Februari 2025 sebagai titik awal untuk menentukan mekanisme capres-cawapres yang diusung di masa depan.

Perindo menyambut baik keputusan MK yang menghapus ketentuan ketentuan presidential threshold melalui putusan perkara nomor 62/PUU-XXII/2024.

Pemerintah memandang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, final dan mengikat.

Pengaturan mekanisme kerja sama partai tanpa menghilangkan hak partai mencalonkan kandidat membuat kandidat terpilih tetap punya dukungan di parlemen.

Sejumlah partai ada yang menyambut baik putusan MK, tetapi ada pula yang kaget hingga menekankan status pasal sebagai open legal policy.

Komisi II DPR RI menilai putusan MK menjadi titik awal demokrasi baru Indonesia di mana capres dan cawapres bisa diikuti banyak pasangan.

Sebanyak empat perkara terkait ambang batas pencalonan presiden akan diputuskan Mahkamah Konstitusi, salah satunya diajukan Titi Anggraini.

Fahri Hamzah mengatakan, ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dan ambang batas parlemen harus dihapus.

Pertimbangan MK memutuskan ada perubahan pada ambang batas parlemen bisa diberlakukan pada presidential threshold.

Penurunan presidential threshold jauh lebih penting daripada menurunkan batas usia capres & cawapres karena menyangkut kepentingan yang lebih luas.